Data KPU Diduga Bocor, Praktisi Cyber Security Harap Segera Ada Klarifikasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Aware ID, Seweit Hotroiman memberikan respons atas adanya kabar dugaan peretasan data pemilih tahun 2024 oleh seorang yang mengaku sebagai hacker dengan identitas Jimbo.

Di mana di dalam klaim data yang dipublikasi, peretas tersebut mengklaim memiliki data lebih dari 252 juta baris data penduduk dengan kueri NIK (nomor induk kependudukan), alamat, tempat tanggal lahir, hingga data TPS yang bersangkutan.

“Muncul di sebuah forum jual beli data ilegal. Akun dengan username ‘Jimbo’ mengklaim memiliki data sebanyak 252.327.304 baris yang mencakup berbagai informasi pribadi pemilih, dan menawarkannya senilai 2 BTC atau sekitar Rp 572 Juta,” kata pria yang karib disapa Roy tersebut kepada Holopis.com, Selasa (28/11).

Menurutnya, data yang disajikan itu masih patut diragukan kebenarannya. Sebab belum ada data valid yang bisa membenarkan informasi ketersediaan data ilegal tersebut.

“Meskipun kebenaran peretasan masih perlu diverifikasi, respons masyarakat dan KPU terhadap insiden tersebut sangat penting,” ujarnya.

Ia pun menyarankan agar KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilik data DPT (daftar pemilih tetap) untuk kebutuhan Pemilu 2024 wajib memberikan klarifikasi.

“Saya kira perlunya KPU mengklarifikasi apakah peretasan tersebut benar-benar terjadi dan memastikan keaslian data yang dijual,” tandasnya.

Klarifikasi ini menurut Roy sangat penting untuk menjaga public trust terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, umumnya kepada kualifikasi dan kualitas lembaga negara dalam menjaga data penting penduduknya.

“Ya transparansi dan komunikasi terbuka dari KPU kepada masyarakat dan pihak terkait kelas sebuah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik,” tuturnya.

Sejauh pantauannya, Hotroiman menilai bahwa KPU masih perlu memperkuat dapur digitalnya demi mengantisipasi potensi kebocoran data. Sebab, kebocoran data tersebut bisa mencoreng nama baik lembaga negara penyelenggara pemilu itu.

“Suka tidak suka, KPU harus memiliki divisi atau tim khusus yang fokus pada keamanan data dan pencegahan peretasan, terutama untuk memastikan integritas pemilihan umum,” tukasnya.

Lebih lanjut, pakar data scienties ini menyampaikan bahwa manipulasi data akibat ketidakamanan data pemilih dapat berdampak serius pada stabilitas negara, karena bisa menciptakan ketegangan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan umum.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan langkah-langkah keamanan yang ketat menjadi sangat penting dalam menjaga integritas proses demokratis.

“Keberlanjutan investigasi terhadap klaim peretasan ini dan respons KPU akan menjadi sorotan dalam beberapa hari ke depan, karena keamanan data pemilih menjadi kunci dalam menjaga proses pemilihan umum yang adil dan transparan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa seorang peretas dengan akun Jimbo mengklaim memiliki data penduduk yang dikelola oleh KPU.

Peretas itu mengklaim memiliki data sebanyak 252.327.304 baris data DPT lengkap yang diklaim dibobol dari KPU.GO.ID.

Klaim data itu diunggah peretas pada tanggal 27 November 2023 di situs jual beli data ilegal. Ia pun membuka penawaran harga senilai 2 BTC atau setara Rp 570.087.567 bagi yang ingin memdapatkan data curiannya itu.