HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan safari politiknya di Toraja, Sulawesi Utara. Dari daerah tersebut, Ganjar pun menjanjikan bakal menjaga kerukunan antara umat beragama.
Dalam unggahannya di X, Ganjar mengklaim bahwa negara akan selalu menjamin kebebasan beragama bagi setiap masyarakat.
“Di Tana Toraja, di Paroki Makale ini, saya sampaikan dengan tegas bahwa Negara harus menjamin kebebasan beragama,” kata Ganjar dalam unggahannya seperti dikutip Holopis.com, Minggu (26/11).
Ganjar yang pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah itu pun kemudian menjanjikan bahwa, apabila dirinya sudah menjadi presiden akan memberi kemudahan mendirikan rumah ibadah bagi seluruh kalangan agama di Indonesia.
“Dan kemudahan mendirikan rumah ibadah sesuai amanat konstitusi,” klaimnya.
Dalam unggahannya, pria yang pernah tersangkut kasus korupsi e-KTP di KPK itu juga mengakui senang saat melakukan safari politik di Toraja.
“Sebuah kehormatan untuk saya bisa berkunjung dan berbagi rasa dengan masyarakat Toraja,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Yayasan Pemberdayaan Komunitas Lembaga Studi Sosial dan Agama (YPK-ELSA) Semarang pun sebelumnya pada tahun 2022 telah merilis bahwa Kota Semarang menjadi sorotan terkait intoleransi kondisi keberagamaan di seluruh Jawa Tengah.
Pertama, mengenai asalnya Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang pendirian rumah ibadah yang diterbitkan wali kota Semarang, akan mempersulit kelompok minoritas, utamanya kelompok yang jemaahnya masih sedikit.
Di Kota Semarang pun sebelumnya, ada seorang penganut Kepercayaan yang tidak bisa mendaftar kerja karena pada formulir (online) pendaftaran kerja tidak ada kolom ‘Kepercayaan’.
Masih berkaitan dengan penghayat Kepercayaan, di Kabupaten Kendal pernah terjadi penolakan pemakaman dan pada 2020 ada seorang anak kesulitan masuk sekolah. Selain itu di Magelang, siswa penganut Kepercayaan terpaksa ikut pelajaran agama.
Tidak sampai situ, yayasan tersebut juga mengungkap kasus yang rutin dan menjadi khas Jawa Tengah adalah penolakan pembangunan rumah ibadah.
Pada 2021 ada tiga kasus yang mencuat yakni penolakan pembangunan Gereja di Purworejo, penolakan Gereja GVI Evata Surakarta, dan sebuah Gereja di Ungaran, kesulitan mendapat izin dari perangkat desa.
