Ditegaskan Nicky, setiap jajaran kepolisian baik di pusat maupun daerah dapa membuka kanal komunikasi ke masyarakat sipil yakni meyakinkan masyarakat bahwa institusi Polri adalah netral.
“Jangan pernah lelah menjelaskan bahwa Polri netral dan tidak berpolitik praktis. Ini yang harus dikomunikasikan oleh seluruh jajaran Polri baik di pusat maupun daerah, bahwa Polri adalah institusi negara yang berpihak pada negara sesuai dengan konstitusi,” jelasnya.
“Kepolisian demokratis adalah aparat atau anggota Polri pegang teguh konstitusi dan aturan UU dan netralitas pada kontestan. Narasikan ini agar semua situasi kondusif. Dan leadership atau kepemimpinan penting sekali,” sambungnya.
Pendekatan yang harus dikedepakan, kata Nicky, harus lebih bersahabat kepada masyarakat karena Polri mampu memahami kondisi masyarakat itu sendiri.
“Polri pakai pendekatan yang pas, harus lebih friendly dan bersahabat. Polri ini kan bagian dari sipil tentu sangat lebih mengerti kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Dia menyarakan agar institusi Polri bekerja sebagaimana mestinya dan dapat dipercaya masyarakat bahwa Polri bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
“Tunjukkan saja performance bahwa Polri tidak berpihak. Panja itu hanya melihat apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, kan ini pertanyaan besar publik benarkah polri netral. (Masyarakat) tidak percaya pada sistem itu berbahaya bagi negara,” jelasnya.
“Makanya ini penting sekali Polri menjaga netralitas. susah kalau Polri tidak dipercaya masyarakat. Kita tahu di masyarakat masih banyak yang harus diselesaikan, ada kriminalitas dan sebagainya.
Nicky memastikan bahwa secara empirik, dalam setiap helatan pemilu, Kapolri selalu mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk bersikap netral terutama dalam situasi politik nasional hari ini.
“Kalau kita cek dari 2019 sampai sekarang setiap kali itu Kapolri itu mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran untuk netral, terutama situasi politik seperti sekarang ini,” tegasnya.
“Biasanya kalau misalkan Kapolri sudah Komitmen terhadap posisi institusi netral dan profesional di bawahnya akan ikut. Jadi menurutku sih Polri akan slalu menjaga tradisi netral dan profesional dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya.
