HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Indonesia Monitoring (IMO), Laode Kamaludin menyoroti adanya dugaan keterlibatan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda DKI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dalam pemenangan pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
“Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya bahwa Kabinda DKI diduga ikut cawe-cawe untuk pemenangan pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, jika ini benar tentunya kami meminta yang bersangkutan harus di evaluasi bila perlu dicopot dari jabatannya selaku Kabinda,” kata Laode Kamal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/11) seperti dikutip Holopis.com.
Kamal mengatakan tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan Capres Cawapres tertentu, namun jangan sampai menyalahgunakan jabatan negara untuk mengakomodir dukungan kepada salah satu Capres peserta Pemilu 2024.
Sebab kata dia, hal tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan serta merendahkan marwah badan intelijen negara sehingga dapat berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya masyarakat kepada perangkat pemerintah.
“Perlu saya ingatkan sebagai pejabat negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentunya harus paham dan taat pada aturan tentang pentingnya menjaga netralitas serta menahan syahwat politik untuk tidak ikut cawe-cawe ataupun mendukung salah satu pasangan Capres – Cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024,” ujarnya.
“Jangan sampai akibat ulah segelintir oknum pejabat negara tersebut, nantinya rakyat tidak percaya pada institusi Pemerintah yang seharusnya bertugas sebagai penjaga serta penegak etika dan moral publik,” tutup Kamal.
Sebelumnya dugaan keterlibatan Lembaga Badan Intelijen Negara/BIN dalam mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres terungkap lewat beredarnya Pakta Integritas yang ditandatangani Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban dan Penjabat (PJ) Bupati Sorong yang terjaring OTT KPK, Yan Piet Moso, hal ini pun berujung pada pencopotan Brigjen TNI TSP Silaban selaku Kabinda Papua Barat.
Keputusan pencopotan TSP Silaban ini tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 November. SK itu diteken Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Jumat (17/11) lalu, seperti dikutip dari laman resmi Puspen TNI. Kini Tahan Sopian menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Namun, dalam SK tersebut tidak tertulis siapa nama Kabinda Papua Barat yang baru, pengganti Brigjen Tahan Sopian Silaban. Karenanya, posisi tersebut masih kosong.
Mutasi dan pencopotan Kabinda Papua Barat ini diduga terkait dengan beredarnya dokumen pakta integritas mantan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pakta integritas itu teruang tanda tangan Kabinda Papua Barat dan Pj Bupati Sorong. Dokumen itu ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
