Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL, Wakil Ketua KPK: Setiap Warga Harus Taat Hukum HOLOPIS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak angkat bicara soal penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Johanis menyebut setiap orang harus taat dan menghormati proses hukum. Selain semua pihak harus menaati asas hukum, kata Johanis, praduga tak bersalah juga harus ditegakkan. "Kita harus taat asas hukum yang cukup banyak, antara lain, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, setiap warga harus taat terhadap hukum, setiap orang harus menghormati proses hukum, setiap orang dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan lain," ucap Johanis kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (23/11). Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP. Penetapan tersangka ini dilakukan Polda Metro Jaya melalui gelar perkara setelah memeriksa sekitar 90 saksi dan empat ahli. Tim penyidik juga telah menyita berbagai barang bukti. Beberapa di antaranya, dokumen penukaran valuta asing dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat (AS) dengan nilai setara Rp 7,4 miliar, dua mobil, 21 unit HP, kunci mobil Land Cruiser, dan ikhtisar lengkap LHKPN Firli Bahuri. Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Firli di Villa Galaxy, Bekasi dan rumah yang disewa mantan Kabaharkam Polri itu di Jalan Kertanegara Nomor 456 Jakarta Selatan. (foto: ist)
HOLOPIS.COM, JAKARTA – Relawan ProGib Nusantara (PGN) merespons laporan terkait kampanye digital Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ke Bawaslu RI. Menurut ketua umum PGN, Hafif Assaf dalam video tersebut memang sama sekali tidak melibatkan anak – anak.
Bahkan Hafif mengapresiasi, karya anak bangsa yang dibuat dengan Artificial Intelligence (AI) itu.
“Merespons pelaporan ke Bawaslu terkait kampanye digital yang diluncurkan oleh Tim Digital TKN Prabowo Gibran mengenai menggunakan latar anak-anak adalah sebuah misskonsepsi yang sangat amat salah diartikan dan salah sasaran,” katanya dalam keterangan yang dikutip Holopis.com, Kamis (23/11).
Hafif menjelaskan, substansi video tersebut adalah permasalahan stunting yang menjadi tantangan bagi anak-anak Indonesia. Apalagi, saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen.
“Sementara target yang ingin dicapai adalah 14 persen pada 2024. Untuk itu, Diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga (Kemdikbud, 2023),” terangnya.
Oleh karena itu, PGN mengajak semua pihak untuk mengeratkan persatuan antar anak bangsa, hindari perpecahan.
“Kami meyakini dengan program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dari Capres-Cawapres Prabowo-Gibran ini, akan dapat membawa Indonesia Maju dan bebas stunting.” ujar Hafif.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PGN Bidang Hubungan Kelembagaan Rully Satria menyakini bahwa TKN Prabowo-Gibran sangat berpegang teguh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satunya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rully menambahkan bahwa tidak ada yang salah terkait materi iklan ini.
“Sebagai bagian generasi muda dan generasi Z, saya sangat mendukung penggunaan teknologi kekinian seperti AI dalam membungkus dan menyuarakan ide dan gagasan dalam perpolitikan demokrasi. Dengan hal ini, kami generasi Z bisa turut serta berpolitik dalam suasana riang gembira, asyik dan lebih chill” tambah Rully.
Disisi lain, Imam Pesuwaryantoro selaku Ketua DPP Bidang Hubungan Masyarakat PGN menghimbau kepada seluruh Timses Paslon dan Masyarakat Indonesia untuk menjadikan ekosistem perpolitikan di Indonesia untuk Beradu Gagasan, Substansi dan bukan menyebarkan aksi pecah belah di akar rumput.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan…
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu…
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program…
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, bertemu dengan Deputi…
JAKARTA - Salah satu cara yang dinilai tak tepat bagi suami istri (pasutri) baru yaitu…
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan kesiapannya…