Advertisement
Categories: Polhukam

Partai Demokrat : Tugas Pemimpin Negara Adalah Tegakkan Konstitusi

Advertisement

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menilai, bahwa seorang calon presiden harus bisa menegakan konstitusi dalam pemerintahan negara.

Dalam unggahannya di media sosial Twitter/X, Benny mengatakan, sesungguhnya seorang pemimpin negara ialah yang mampu mensejahterakan rakyat dengan menanamkan konstitusi pada pemerintahan.

“Tugas pemimpin yang utama adalah membahagiakan rakyat dengan menegakan konstitusi sebagai kerangka dasar hidup bernegara,” kata Benny dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, pada Selasa (21/11).

Selain itu, menurutnya, seorang calon pemimpin negara perlu memiliki pengetahuan yang luas terkait kerangka kehidupan nasional yang berlandaskan konstitusi.

“Seorang (calon) presiden haruslah memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai kerangka kehidupan bernegara berdasarkan konstitusi,” ungkapnya.

Dengan begitu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tersebut menuturkan, bahwasanya dalam memimpin sebuah negara haruslah berdasarkan hukum konstitusi.

“Memimpin negara harus menurut hukum konstitusi bukan menurut kehendak atau kemauan sendiri atau keinginan kelompok,” tuturnya.

Share
Published by
Muhammad Valdi Dewanta

Recent Posts

Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Era Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintahan era kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mencapai…

8 menit ago

Jangan Sembrono! Aktivitas Sex Ini Punya Dampak Buruk loh

Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…

43 menit ago

KPK Jerat 2 Tersangka Korupsi EPC Pembangunan Perumahan, Rugikan Negara Rp 80 Miliar

KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…

58 menit ago

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Amiruddin Tamoreka di Bansos Banggai

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…

1 jam ago

Said Didu Minta Sri Mulyani Tanggung Jawab Bikin Utang RI Ugal-ugalan

Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…

1 jam ago

KPK: Tak Semua Koruptor Akan Dimaafkan Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…

1 jam ago