HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Nasdem menyayangkan atas beredarnya pakta integritas pemenangan Ganjar Pranowo yang ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali pun mencurigai bahwa pakta integritas seperti itu telah beredar di daerah lainnya juga.
“Jangan-jangan bukan cuma Sorong? Bisa jadi. Coba cek semua pejabat-pejabat daerah,” kata Ahmad Ali dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (18/11).
Ahmad Ali pun meyakini bahwa hal tersebut sanggung dilakukan oleh partai politik demi memenangkan jagoannya di Pilpres 2024. Dia pun heran ketika kemudian ada partai yang menuding tidak netral, namun ternyata dia sendiri yang melakukannya.
“Karena kalau ini modusnya, kan ini dilakukan partai politik kan. Nah kalau institusi negara itu sudah terlibat seperti itu, terus hari ini ada partai politik yang maling teriak maling, menyalahkan polisi dan lain-lain, padahal bisa jadi mereka, bisa jadi mereka sudah melakukan semua daerah,” ujarnya.
“Di Sorong itu bukan kasus pertama menurut saya. Bisa jadi semua pejabat bupati seperti itu,” lanjutnya.
Menurut Ali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus menyikapi pakta integritas tersebut karena telah dituduh mengerahkan institusi untuk memenangkan salah satu paslon di Pemilu 2024.
“Dengan situasi ini, Pak Presiden memang sudah harus terlibat menyikapi ini. Supaya jangan hanya beliau saja yang diserang. Kan sekarang Pak Jokowi yang diserang mengerahkan institusi dan lain-lain kan,” tegasnya.
Ali menyampaikan, Bawaslu selaku pengawas pemilu juga harus menjalankan tugasnya. Dengan beredarnya dokumen diduga pakta integritas itu, Ali menyarankan agar Pj bupati di daerah untuk dipilih ulang.
“Bawaslu sebagai pengawas pasti, tapi ini institusi negara. Negara harus lebih berhati-hati dengan kejadian di Sorong. Kalau perlu, semua Pj bupati hari ini dikocok lagi. Pj Gubernur bisa jadi mereka bisa terjadi sepert itu. Ini praktik tidak bagus untuk demokrasi,” pungkasnya.
