HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bahwa, pakta integritas pemenangan Ganjar Pranowo yang ditandatangani Pj Bupati Sorong dan Kabinda Papua telah langgar aturan.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan menegaskan, dalam aturan yang ada sudah jelas bahwa ASN seharusnya tak boleh berpolitik.
“Secara prinsip melanggar dong, ASN kan memang tidak boleh berpolitik, dan jauh-jauh hari sebelum penetapan juga sudah diwanti-wanti untuk tidak berpolitik,” kata Daniel dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (17/11).
Daniel juga meyakini pakta integritas itu benar adanya demi pemenangan Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 nanti.
“Lagian pakta integritas itu kan maksudnya jelas kok untuk dilaksanakan pada saat pencoblosan 14 Februari nanti,” tegasnya.
Daniel pun mengingatkan agar pihak Ganjar-Mahfud tidak menggunakan cara kotor seperti itu. Terlebih, ketika Mahfud MD kemudian menyatakan tidak ada pelanggaran netralitas di pakta integritas itu.
“Masyarakat tidak bodoh dengan tindakan akal-akalan seperti itu, apa pun secara prinsip moral dan etika itu melanggar,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, sebuah dokumen diduga adalah pakta integritas yang memuat komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024 Papua. Dokumen tersebut ditandatangani oleh dua pejabat, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Di dalam dokumen pakta integritas itu termuat 5 (lima) poin komitmen yang diduga dibuat oleh Yan Piet dengan Kabinda Papua Barat tersebut.
