Terkait Suap Sorong, Ruangan Anggota VI BPK Pius yang Disegel Segera Digeledah KPK

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penyegelan ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Langah itu dilakukan dalam rangka menjaga status quo agar ruangan tersebut tetap steril.

Demikian diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jakarta, Selasa (14/11). Diakui Firli, penyegelan ini bagian dari upaya KPK dalam mengusut dugaan rasuah yang dibongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Sorong dan Jakarta pada Minggu (12/11). Dalam OTT itu, Tim Satags KPK mengaamankan 10 orang dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah sekira Rp 1,8 miliar serta satu buah jam tangan merek Rolex.

“Saya pastikan penyegelan ruangan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan atau janji yang dilakukan oknum BPK yang sudah dilakukan penangkapan dan penahanan hari ini,” ucap Firli, seperti dikutip Holopis.com.

Dari hasil gelar perkara setelah memeriksa para pihak yang ditangkap itu, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk enam orang tersangka. Yakni, Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso; Kepala BPK perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing; Kepala BPKAD Sorong, Efer Segidifat; staf BPKAD Sorong, Maniel Syatfle; Kasubaud BPK Papua Barat, Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat, David Patasaung.

Setelah diterbitkan Sprindik, tim penindakan KPK selanjutnya bakal menggeledah ruang kerja Pius Lustrilanang itu. Bahkan, Tim KPK dapat menyita bukti yang terkait tindak pidana korupsi jika ditemukan dalam penggeledahan tersebut.

“Nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan upaya hukum yang dilakukan KPK baik berupa penggeledahan maupun kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak pidana korupsi tentu dilakukan penyitaan,” ujar Firli.

Dalam kesempatan ini Firli juga merespon soal kabar beredarnya sebuah dokumen diduga adalah pakta integritas yang memuat komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024 Papua. Dalam dokumen yang beredar itu ditandatangani oleh dua pejabat, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Firli mengklaim belum mengetahuinya.

“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek, apakah ada di KPK atau tidak nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidika KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong,” ujar Firli.