HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Bivitri Susanti menyebut bahwa peran media harus ditempatkan kembali secara jujur dan adil dalam mengawasi Pilpres mendatang.
“Misalnya, kita tahu sekarang ini meski ada KPU, Bawaslu, Panwaslu, banyak poster dan baliho dari pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang sudah bertebaran, meski belum masuk masa kampanye,” kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Hotel Amaris, Pancoran, Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu.
“Dan media mestinya harus bisa menyikapi kondisi ini,” imbuhnya.
Dikutip Holopis.com, dosen ilmu hukum di STIH Indonesia Jentera tersebut berharap besar agar para jurnalis juga ikut memastikan bebas dari kepentingan praktis politik tertentu.
“Jurnalis harus bisa bekerja lebih profesional dan mandiri, sehingga free and fair election dalam Pilpres bisa diterapkan,” pungkasnya.
