Gibran Dipilih Demokratis, Kenapa Harus Panik ?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Lembaga Survei dan Analisa Kebijakan Publik (LANSKAP), Mochammad Thoha menilai bahwa praktik politik dinasti sudah menjadi sesuatu yang biasa dan ikut tumbuh di dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia.

Bahkan politik dinasti dalam konteks yang lebih luas terkadang memang sulit dihapuskan begitu saja.

“Sebenarnya praktik dinasti politik ini terjadi sudah lama dan rasanya tidak mungkin bisa dihapus. Karena semua level pemerintah di daerah biasa terjadi,” kata Thoha dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Rabu (8/11).

Bagi dia, politik dinasti tidak masalah asalkan dilakukan dengan pola yang demokratis, bukan asal tunjuk jadi. Salah satunya adalah yang terjadi pada Gibran Rakabuming Raka untuk agenda Pilpres 2024.

“Yang jadi aneh ketika Gibran menjadi ramai dan bahkan menjadi narasi yang sengaja digunakan untuk menghantam pak Jokowi,” ujarnya.

Gibran dalam konteks harfiah memang bisa dikategorikan sebagai politik dinasti. Yang mana dia dari sudut pandang silsilah adalah putra Joko Widodo yang notabane adalah Presiden Republik Indonesia saat ini.

Hanya saja dinasti yang dimaksud konteksnya masih positif. Sebab Gibran ingin menjadi Wapres bukan karena diberikan jabatan oleh Presiden. Akan tetapi melalui mekanisme demokratis yakni pemilihan umum secara terbuka, bebas dan rahasia.

“Soal Gibran ini kan dilakukan proses seleksi dan election yang sangat terbuka, dan yang menentukan adalah rakyat, apakah Gibran dianggap punya kemampuan dan kepantasan atau tidak. Artinya rakyat yang memilih nanti, bukan Jokowi sebagai Presiden,” tandasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak boleh ada yang coba-coba mengintervensi pemilu 2024. Apalagi saat ini tingkat pengawasan sangat ketat sehingga siapapun yang mencoba mengintervensi akan ditangkap dan diproses hukum.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rakornas penyelenggara pemilu 2024 di Jakarta yang dihadiri oleh para penyelenggara pemilu, kepala lembaga keamanan baik TNI dan Polri, serta pemerintah yakni Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

“Saya mendorong seluruh pihak untuk mempersiapkan dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 secara detail,” kata Jokowi hari ini.