BerandaNewsPolhukamPDIP Mohon-mohon Gibran Mengundurkan Diri

PDIP Mohon-mohon Gibran Mengundurkan Diri

HOLOPIS.COM, JATENG – PDIP sampai dengan saat ini bersikeras tidak mau mengeluarkan surat pemecatan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai.

Ketua DPC PDIP, FX Hadi Rudyatmo bahkan hanya berani melayangkan surat kepada Gibran yang isinya memohon agar putra sulung Presiden Jokowi itu mengajukan pengunduran diri serta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja,” kata FX Rudi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (3/11).

FX Rudi berdalih bahwa Gibran harus melakukan itu setelah sebelumnya Gibran meminta untuk dijadikan kader PDIP hingga akhirnya menjadi Wali Kota Solo. Rudy memilih untuk mengirimkan surat tersebut usai permintaannya untuk bertemu Gibran tidak segera terealisasi.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang kembalikan,” tukasnya.

Sementara itu, Gibran pun mengaku sudah menerima surat permohohan dari PDIP tersebut. Dia pun menjanjikan akan segera menindaklanjuti surat tersebut.

“Sudah ada suratnya, sudah. Nanti akan kami tindak lanjuti nggih,” kata Gibran.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS