Stanislaus Riyanta Nilai Pemilu 2024 Lebih Berat dari 2019

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mensinyalir bahwa Pemilu 2024 nanti akan lebih berat dari Pemilu 2019 lalu.

Menurut Stanislaus, indikator mengapa Pemilu 2024 lebih berat karena banyak kalangan masyarakat Indonesia menganggap bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak netral di dalam pelaksanaan Pemilu, yakni pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam bursa Pilpres 2024.

“Saya kira sudah tidak netral ketika proses di MK, harusnya bisa dicegah ada orang yang mengotak-atik konstitusi,” kata Stanislaus dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (31/10).

Ia menilai bahwa masyarakat masih banyak yang menganggap putusan MK tersebut telah melanggar etika politik. Sebab, putusan itu dinilai sebagai bagian dari rekayasa untuk membuat anak Presiden bisa maju dengan mengotak-atik konstitusi.

“Walaupun ada orang yang menganggap ini sah karena sudah diputusan secara administrasi, tapi secara etika politik kan ini tidak sah,” ujarnya.

Lalu, ia menekankan sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan Gibran maju menjadi Cawapres, hanya saja yang dipersoalkan adalah cara dia maju dengan mengubah konstitusi walaupun secara langsung bukan dia yang melakukannya.

“Masalah MK akan ramai saya kira, orang tidak mempersoalkan siapa yang maju tapi caranya maju ini, banyak pendukung yang kecewa tiba-tiba MK memutuskan putusan yang di luar dugaan,” terangnya.

Stanislaus sampai saat ini masih tidak yakin jika Presiden Joko Widodo akan netral dalam bursa Pilpres, pasca putranya ada di panggung Pemilu 2024. Ia dipastikan akan cawe-cawe untuk memuluskan langkah Gibran.

“Semua kepala negara normatifnya akan mengatakan seperti itu, dan Presiden mempunyai kekuasaan dan dia punya otoritas untuk masuk ke aparat keamanan. Ya saya kira tidak akan mungkin netral,” tukasnya.

Situasi ini menurut Stanis akan membuat dua entitas menjadi serba salah, apalagi sampai benar ada perintah terselubung agar mereka diminta untuk berporos ke pihak tertentu. Mereka adalah aparat keamanan baik TNI, Polri, Intelijen dan perangkat hukum lainnya, serta penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

“Ini yang paling berat dialami oleh aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, dua entitas ini yang akan berat dan bakal babak belur di lapangan. Semoga, kita berharap mereka bisa kuat menjalankan tugas ini,” tandas Stanislaus.

Baca selengkapnya di halaman kedua.