Ganjar Pranowo Ogah Perpanjang Isu 3 Periode

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bakal capres Ganjar Pranowo tidak mau memberikan banyak komentar atas tudingan yang disampaikan Sekjen PDIP mengenai isu masa jabatan presiden jadi 3 periode.

Pria yang tersangkut dalam kasus korupsi e-KTP itu sebatas menyatakan bahwa isu tersebut sebenarnya sudah usang meski kembali diangkat oleh Hasto yang notabene satu partai dengannya.

“Udah, udah selesai isunya,” kilah Ganjar dalam pernyataannya pada Minggu (29/10) seperti dikutip Holopis.com.

Mantan Gubernur Jawa Tengah yang diduga terlibat dalam permasalahan kasus Desa Wadas itu juga menyatakan bahwa isu tiga periode sama sekali tidak bisa dibenarkan.

“Tidak ada tiga periode. Tidak bisa,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, PDIP memastikan bahwa pihaknya pernah mendapatkan pesanan untuk menggulirkan isu mengenai jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan, dirinya pernah mengkonfirmasi langsung kepada salah satu pihak yang memainkan isu tersebut dengan menggunakan alasan ‘big data’.

“Saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar. Tiba tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada yang cukup banyak mendorong perpanjangan atau tiga periode,” kata Hasto, Jumat (27/10).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukan terhadap menteri yang diduga adalah Luhut Binsar tersebut, Hasto pun mengungkapkan bahwa isu tiga periode tersebut adalah pesanan dari seseorang yang dijuluki ‘pak Lurah’.

“Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap Ketua Umum partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan sebagai permintaan pak lurah. Kami mendengar itu,” ungkapnya.

Pria yang pernah disebut menerima aliran dana di kasus korupsi BTS itu bahkan berani menjamin bahwa informasi yang didapatkannya tersebut memang sengaja digulirkan pada masa itu.

“Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum yang saya dapat informasinya bisa dikroscek. Saya pertanggung jawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa serta rakyat bahwa itu memang ada,” tukasnya.