HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP mengamini bahwa kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini sudah mengalami kemunduran.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berdalih, pandangan itu berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak atas kondisi yang mengarah kepada politik dinasti.
“Itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan dari para budayawan, seniman para ahli hukum tata negara, dari ilmuwan yang semua menyuarakan hal yang sama bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti,” kata Hasto pada Jumat (28/10) seperti dikutip Holopis.com.
Hasto kemudian juga menuding, pemerintahan saat ini yang tak lain adalah kader mereka sudah melakukan rekayasa terhadap hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
“Tetapi yang kita dengarkan dengan seksama dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDIP,” tukasnya.
Hasto pada saat deklarasi dukungan Yenny Wahid pun menyebutkan bahwa keberadaan pasangan Ganjar-Mahfud demi menggeser pemerintahan Jokowi agar tidak lagi berkuasa.
“Tentang bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara bukan didedikasikan bagi ambisi orang per orang apalagi suatu keluarga. Di dalam perenungan itu, mengapa diumumkan Pak Mahfud di kantor Diponegoro, karena di situlah jadi momentum sangat penting karena seluruh gerakan arus bawah rakyat menyatu melawan suatu pemerintahan yang zalim saat itu,” jelasnya.
Ia menyebut hal ini sejalan dengan pengorbanan mahasiswa untuk menciptakan kondisi politik yang damai. Ia kemudian menyinggung soal dinasti politik yang bisa menabrak hukum.
“Dan itu kita digerakkan dengan pengorbanan mahasiswa maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai macam praktik-praktik liberalisasi bahkan money politics, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak,” pungkasnya
