HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat, 27 Oktober 2023. Aksi tersebut merupakan awalan dari gelombang aksi yang dilakukan secara bergelombang sejak akhir Oktober 2023 hingga akhir Januari 2024 mendatang.
Dalam aksinya nanti, Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya bakal menyoroti pembahasan upah minimum 2024 yang masih belum menemui titik terang hingga sampai dengan saat ini. Pasalnya, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dinilai tidak berlaku.
“Kalau PP36/21 nggak berlaku, Permenaker 18/22 nggak berlaku, maka produk hukum mana yang digunakan pemerintah dalam kenaikan UMP 2024, yang akan diputuskan November 2023 ini, baik UMP maupun UMP jadi nggak ada dasar hukum,” kata Iqbal dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (26/10).
Jika Menteri Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum 2024 dan merekomendasikan aturan ke Gubernur yang menandatangani baik keputusan upah minimum provinsi dan kabupaten/ kota, maka satu-satunya dasar dasar hukum yang bisa digunakan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tanpa turunannya. Namun, aturan ini sulit mendefinisikan indeks.
“Kalau menggunakan UU Ciptaker, Menaker akan kesulitan definisikan indeks. Persoalan kedua Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Nasional belum ada rapat. Mereka bingung semua dewan pengupahan apa dasar putuskan atau rekomendasikan, sehingga nggak ada rapat,” sebut Said Iqbal.
Di sisi lain, lanjutnya, penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan untuk UMP 60 hari sebelum diberlakukan. Sedangkan aturan ini diberlakukan per 1 Januari 2024.
Jika sampai Menaker kemudian memutuskan UMP 2024 secara tiba-tiba, Iqbal mewanti-wanti jika kelompok buruh bakal menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN.
Alasan Buruh Menuntut Kenaikan Upah 15%
Ada beberapa alasan mengapa kaum buruh meminta kenaikan upah sebesar 15%. Salah satu alasannya adalah, Indonesia sebagai kelompok negara menengah atas, atau upper middle income country .
Dengan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita Indonesia di kisaran USD4.500 ini setara upah Rp5,6 juta per bulan, Said Iqbal menyebut UMP DKI Jakarta harusnya sudah naik hingga Rp700.000 per bulan.
“Negara berpenghasilan menengah di kelompok atas minimal penghasilannya USD4.500. Kalau dikalikan Rp15.000, dibagi 12 bulan jadi 5,6 jut per bulan. Jakarta sekarang Rp4,9 juta. Untuk menuju Rp5,6 juta, upper middle income country masih kurang Rp 700.000. Ya itu 15 persen. Jadi kita tidak mengada ada,” ujarnya,
Said juga menyoroti kenaikan upah PNS, TNI/Polri 8 persen dan pensiunan 12 persen. Buruh setuju dengan kenaikan ini. Namun yang ia tidak setuju, jika kenaikan buruh sebagai pembayar pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan mereka yang dibayar melalui pajak. Karenanya, kenaikan upah buruh memang harus 15 persen atau harus lebih tinggi dari PNS.
Selain alasan di atas, alasan lain adalah hasil survei Litbang partai buruh dan KSPI, angka kebutuhan hidup layak ditemukan rata-rata kenaikan 12-15 persen.
“Survei harga daging, beras, dan lain-lain, 64 item, survei beberapa pasar kabupaten/ kota, kenaikan 12-15 persen. Nyambung tuh dengan kenaikan pensiunan 12-15 persen,” paparnya.
Argumentasi lainnya terkait harga bahan makanan. Said menyebut kenaikan harga beras saat ini sudah mencapai 40 persen. Kemudian bahan makanan lainnya ikut mengalami kenaikan sekitar 15 persen. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi yang setiap bulan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
“Coba aja lihat BPS. Inflasi makanan kan yang dikonsumsi masyarakat bawah,” kata Said. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut, Said menegaskan sudah selayaknya UMP tahun 2024 naik 15 persen.
Stop Perang Israel – Palestina
Dalam aksi ini, buruh juga mendesak stop perang Israel – Palestina. Menurut Iqbal, Partai Buruh adalah partai yang selalu berkomitmen untuk perdamaian dan penyelesaian konflik melalui dialog. Kami percaya bahwa tidak ada kemenangan dalam perang, dan satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas jangka panjang di wilayah ini adalah melalui negosiasi dan dialog
“Segala masalah harus diselesaikan di meja perundingan dengan mengikuti keputusan resolusi PBB tentang kemerdekaan Palestina. Partai Buruh mendukung kemerdekaan Palestina tanpa harus melalui jalan peperangan,” tegasnya.
Said Iqbal juga menyerukan kepada PBB untuk mengambil langkah-langkah dengan menggelar persidangan dengan mengakui kemerdekaan Palestina. “Kami juga mendesak Amerika untuk tidak mengirimkan kapal induk dan pasukan ke Israel. Karena hal itu akan memperburuk Perang. Segala persoalan harus diselesaikan secara damai dan jalan perundingan,” ujarnya.
“Mendesak Amerika mengambil langkah-langkah pro aktif untuk menghentikan perang dan mengambil jalan damai dengan tidak mengirimkan tentara,” tegasnya.
