HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakan bahwa langkah Presiden Joko Widodo membuka peluang Gibran menjadi Cawapres harus disikapi serius oleh Megawati Soekarnoputri.
Apalagi jika Gibran dicalonkan bukan untuk koalisi bentukan PDIP, melainkan untuk koalisi lain yang menjadi rivalnya.
“Bu Mega, mungkin saatnya. meluruskan ulah petugas partai PDIP,” kata Hikam dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (17/10).
Ia menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftarkan diri sebagai Capres atau Cawapres karena pernah atau sedang menjadi kepala daerah hasil pemilihan umum, di dalam opsi syarat batas usia minimal menjadi suatu ironi tersendiri.
Sehingga, langkah yang cukup efektif untuk menghentikan manuver Jokowi adalah dengan PDIP memberikan sanksi tegas kepada Jokowi yang notabane adalah kadernya sendiri.
“Sejatinya ironis jika saya berharap agar Bu Mega perintahkan petugas partainya untuk tidak mencalonkan Gibran sebagai cawapres,” harapnya.
Pada prinsipnya, Hikam men-disklaimer bahwa ia sebenarnya tidak sepakat dengan istilah petugas partai untuk sosok yang sedang menjabat sebagai Presiden atau kepala daerah. Hanya saja, istilaj itu dianggap cukup tepat sebagai teguran kepada kader PDIP itu.
“Semua orang juga tahu, saya tidak sepakat penggunaan istilah tersebut untuk Presiden. Tetapi hanya ini yang bisa hindarkan RI jadi sumber tertawaan dunia,” tuturnya.
Namun, jika tidak ada tindakan tegas dari DPP PDIP terkait manuver Jokowi itu, tentu sistem perpolitikan di Indonesia bakal menjadi bulan-bulanan warga dunia.
“Nama Bu Mega justru akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai seorang pemimpin yang menyelamatkan NKRI,” sambungnya.
Bagi Hikam, sikap tegas ini harus benar-benar segera dilakukan agar Presiden Jokowi tidak salah langlah dan membuat situasi nasional semakin tidak kondusid.
“A desperate situation demands both a strong leadership and decision. And this is the time!,” pungkasnya.
