Dijelaskan Henry, hal penting lainnya adalah transformasi model pertanian di Indonesia, dari yang bergantung pada pupuk kimia dan pestisida atau biasa dinamakan pertanian konvensional sekarang ini, ke pertanian yang agroekologis. Perlu diperhatikan juga dalam transformasi ini bahwa akan terjadi suatu masa transisi penurunan produksi dalam suatu masa tertentu. Pada masa transisi diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi petani, juga pengadaan peralatan – peralatan dan bahan – bahan lainnya untuk bisa pertanian agroekologis dijalankan.
Henry mengingatkan, krisis pangan global di tahun 2008 membuktikan konsep ketahanan pangan terbukti gagal menjawab persoalan pangan. Kondisi yang terjadi bukan karena keterbatasan alam, tapi sistem pangan yang ada membuat ketergantungan pangan di dunia.
“Selama periode Krisis Pangan Global di tahun 2008, korporasi pangan internasional terindikasi melakukan spekulasi komoditas pangan. Korporasi-korporasi seperti Monsanto, Cargill, General Mills, dan masih banyak lainnya tercatat mendapatkan peningkatan laba secara drastis pada periode tersebut. Kondisi ini yang kita khawatirkan akan terus berulang, jika tidak ada transformasi sistem pangan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Henry menyebut SPI selama ini terus mendorong agar membuat sebuah model alternatif pengelolaan pangan yang disebut dengan ‘Kawasan Daulat Pangan’ atau KDP. KDP merupakan konsep pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh anggota SPI dari tanah hasil perjuangan reforma agraria anggota SPI.
“Di dalam KDP, SPI juga melakukan transformasi model pertanian konvensional – pertanian kimia menuju pertanian agroekologi yang berbasis pertanian keluarga dalam sub-sistem produksi pangannya dengan mengandalkan beragam kekayaan sumber daya agraria dan genetik untuk membangun pertanian multi penanaman dan bukan monokultur di KDP tersebut. Berbagai inovasi perbenihan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan dan teknologi budidaya yang tepat guna bagi petani akan dikembangkan untuk menjamin kecukupan pangan yang aman, sehat dan bergizi, serta berkelanjutan bagi penduduk di kawasan tersebut,” paparnya.
Henry melanjutkan, keberlanjutan produksi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan keberlanjutan konsumsi pangannya, oleh karena itu sub-sistem distribusi akan dikembangkan melalui pasar teritorial dan model pertanian dengan dukungan masyarakat konsumen atau disebut juga Community Support Agriculture (CSA), serta potensi penerapan pemasaran on-line untuk konsumen di luar kawasan yang masih terjangkau dan tidak mencemari udara akibat transportasi pangan sebagai salah upaya untuk menjalin hubungan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Ini juga sekaligus memberikan pengaruh mereka untuk mengutamakan produk lokal petani daripada produk-produk impor yang tidak terhindarkan melimpah di perkotaan.
Di tengah situasi ancaman krisis pangan dan kelangkaan pupuk, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini diprediksi akan memasuki musim kemarau, dan akan memasuki musim kemarau, dan akan muncul fenomena El Nino. Maka dari itu, Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Pertanian melalui Surat Edaran tentang Antisipasi Musim Kemarau 2023 dan El Nino Lemah, memberikan anjuran kepada petani untuk melakukan tanam padi segera sebagai upaya menghindari kerusakan dan gagal panen.
“Beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang dialami petani anggota SPI di kawasan Daulat Pangan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, telah selesai masa panen padi pada bulan Maret 2023 dengan hasil yang sangat baik dan harga gabah yang diterima cukup tinggi. Mengingat himbauan untuk segera menanam padi dan harga gabah akhir – akhir ini masih cukup menguntungkan, petani anggota SPI akan melakukan penanaman serentak awal bulan April tepatnya pada hari Kamis, 6 April 2023 SPI menyelenggarakan kegiatan ‘TANAM PADI SERENTAK NUSANTARA’ tanpa menggunakan pupuk kimia di tanah seluas 1.000 hektar Kawasan Daulat Pangan SPI,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, Menteri Pertanian RI, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Tuban. Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo kemudian memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 27 April 2023. Presiden Jokowi membuka dengan menjelaskan latar rapat sebagai lanjutan dari kehadirannya dalam acara Tanam Padi Serentak di Kawasan Daulat Pangan SPI Tuban Jawa Timur pada 6 April 2023 lalu. Presiden menekankan, ketersediaan pupuk khususnya untuk pangan strategis sangat krusial dalam menjamin kedaulatan pangan di tengah tantangan global saat ini. Menurutnya penggunaan pupuk organik tak hanya menjawab persoalan kelangkaan dan mahalnya pupuk kimia, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian di tanah air dan menjaga kesuburan tanah.
Akan tetapi semangat petani ternodai dengan keputusan impor beras pada akhir tahun 2022 dan sepanjang tahun 2023 ini yang ditargetkan mencapai 2 juta ton. Pada periode Januari-Juli 2023 Pemerintah Indonesia telah mengimpor sebanyak 1,17 juta ton beras dengan nilai sekitar Rp 9,6 triliun. Bahkan belum berakhir kalender, wacana impor beras tahun 2024 telah santer diwacanakan. Akan tetapi impor tersebut tidak berdampak pada stabilitas harga beras.
Berdasarkan Data Badan Pangan Nasional per 14 Oktober 2023, rata-rata harga beras medium secara nasional sudah menyentuh Rp. 13.090 per kg. Angka ini jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 sebesar Rp. 10.900 per kg. Guncangan pangan yang terjadi patut disadari disebabkan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan mengganti UU 18/2012 tentang pangan dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani membuat impor pangan semakin mudah, tanpa mempedulikan produksi petani dalam negeri, hingga mempengaruhi perlindungan harga ditingkat petani dan konsumen.
Sebenarnya pemerintah Indonesia sadar bahwasannya harga beras itu tidak bisa disamakan dengan negara lain, karena harga beras berbeda di tiap-tiap negara dan indonesia harus punya spesifikasi harga sendiri.
“Hanya saja pemerintah Indonesia membuat kesalahan fatal sebab Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan hanya Rp.5.000 per kg. Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Beras premium bisa mencapai Rp.14.800 per kg,” tutur Henry.
Baca selengkapnya di halaman ketiga.
