HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah melakukan pemetaan kerawanan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, DKI Jakarta menempati urutan pertama provinsi yang paling rawan politisasi SARA, dengan skor 100.
“DKI Jakarta ini menempati urutan pertama sebagai yang paling rawan tinggi,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (10/10).
Adapun urutan kedua provinsi rawan politisasi SARA adalah provinsi Maluku Utara, dengan skor 77,16. Disusul Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sebesar 14,81, Papua Barat 14,81, dan Jawa Barat 12,35.
Lolly menjelaskan, bahwa politisasi SARA banyak terjadi di media sosial. Berdasarkan data indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024, kata Lolly, isu etnis dan agama mendominasi kekerasan berbasis SARA.
Dari data yang sama, kampanye bermuatan SARA di tempat umum terkait agama sebesar 86 persen. Sedangkan, penolakan calon berbasis kesukuan sebesar 75 persen.
“Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain,” ungkapnya.
Kendati begitu, Lolly menuturkan bahwa bahwa kerawanan itu dapat dicegah dengan mengedukasi pemilih, serta melakukan pengawasan terkait politisasi SARA.
“Patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi maupun embrio berkembangnya politisasi SARA,” tandasnya.
