HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengingatkan bahwa di dalam menjaga stabilitas nasional, demokrasi dan nomokrasi harus bisa berjalan berbarengan.
“Demokrasi itu perlu teman (nomokrasi),” kata Mahfud MD dalam Kuliah Umum di UGM, Yogyakarta seperti dikutip Holopis.com, Jumat (6/10).
Ia menjelaskan, bahwa demokrasi adalah sebuah kebebasan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat dan berkumpul dan dilindungi oleh konstitusi.
“Demokrasi itu adalah kebebasan, sehingga setiap orang bebas berpendapat, berorganisasi, bebas tinggal dimana pun,” ujarnya.
Hanya saja, kebebasan itu tidak boleh bersifat tanpa batas. Dan batasan yang disepakati adalah hukum. Inilah nomokrasi.
“Tapi kebebasan yang tidak dikontrol oleh hukum itu akan menjadi liar. Hukum itu adalah pengimbang dari demokrasi, tidak boleh hukum tanpa nomokrasi. Demokrasi kedaulatan rakyat dan nomokrasi adalah kedaulatan hukum, keduanya harus seimbang,” terangnya.
Mahfud MD memberikan penekanan bahwa tidak boleh antara demokrasi dan nomokrasi beda sebelah. Sebab, akan memicu instabilitas nasional.
“Kalau demokrasi lebih tinggi dari nomokrasi hasilnya liar, kalau nomokrasi lebih tinggi dari demokrasi maka akan terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki pemimpin yang mampu menyeimbangkan keduanya.
“Sekarang tantangannya adalah strong leader untuk menyeimbangkan ini semua,” tutur Mahfud.
