JMM Dukung Gus Yaqut soal Hindari Politisasi Agama dalam Pilih Pemimpin

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal mengaku sependapat dengan pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas terkait anjuran memilih pemimpin, yakni dengan melihat rekam jejak utamanya, calon pemimpin utamanya dalam soal politisasi agama.

“Pernyataan Menag sangat tepat dan strategis sebagai himbauan moral seorang pejabat publik, kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Syukron Jamal dalam keterangannya, Senin (2/10) seperti dikutip Holopis.com.

Hal ini karena menurut Syukron, Indonesia telah memiliki pengalaman buruk terhadap dampak dari politisasi identitas, dimana polarisasi begitu lebar dan membuat situasi nasional tidak kondusif.

“Mengingat kita punya sejarah kelam politik elektoral yang telah membuat polarisasi cukup kuat di masyarakat yakni, pada pilkada DKI Jakarta 2017,” sambungnya.

Belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut, JMM menilai apa yang disampaikan oleh Menag patut disambut baik dalam upaya mencegah polarisasi dan politik pecah belah utamanya dalam mengatasnamakan agama.

“Cukuplah menjadi pelajaran berharga untuk kita semua bagaimana semangat persatuan dan persaudaraan antar sesama, antar umat dan anak bangsa teramat mahal untuk dipertaruhkan hanya demi kekuasaan,” jelasnya.

Menurut Syukron politisasi agama berpotensi bakal digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang untuk meraih dukungan dan simpatik dengan membangun narasi sebagai pihak paling relijius, agamis, merasa paling benar sedangkan yang lain salah. Narasi itu bahkan kadang dibangun dari informasi sesat, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Ironisnya upaya tersebut sudah mulai terlihat dari dinamika pertarungan opini di berbagai platform sosial media termasuk aplikasi percakapan WA group. Kita jangan menutup mata atau pura-pura tidak tahulah dengan fakta ini,” terangnya.

Selanjutnya, kata Syukron upaya Menag perlu dilihat dalam konteks mitigasi mencegah konflik horizontal di masyarakat karena perbedaan pilihan serta upaya penyadaran masyarakat agar lebih aware menjaga suasana kondusif aman, damai dan tenteram pada Pemilu 2024 mendatang.

“Konteksnya harus tegas bukan ingin memisahkan masalah agama dan politik tapi justru bagaimana menghadirkan politik yang beradab, politik rahmatan lil alamin yang sama-sama harus kita bangun atas nama persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Baca selengkapnya di halaman kedua.