HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan kembali meminta agar KPK maupun aparat hukum tidak lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Luhut pun kembali menegaskan, dirinya lebih menginginkan agar KPK lebih mengedepankan pencegahan ketimbang membanggakan OTT.
“Berkali-kali saya sampaikan itu, tapi banyak yang nyinyir juga. Saya bukan nggak setuju OTT, untuk apa OTT kalau bisa kita cegah OTT,” kata Luhut pada (30/9) seperti dikutip Holopis.com.
Padahal, Luhut pun memamerkan bahwa dari pemerintah saja sudah berupaya mencegah tindakan korupsi tersebut dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintahan.
“Banyak teman-teman tidak menyadari belanja pemerintah Rp 1.600 triliun, tiap tahun cenderung naik. Itu sekarang bertahap kami masukan ke e-katalog dan tahun lalu 35%, tahun ini 85%. Nah itu membangun UMKM kita banyak, karena semua kita wajibkan buatan dalam negeri 65%,” jelasnya.
Meskipun diketahui Kabasarnas sendiri masih bisa mengakali e-Katalog tersebut menjadi celah korupsi, Luhut menyatakan program tersebut masih cukup efektif menekan korupsi.
“Itu kita lihat sekarang makin banyak UMKM tumbuh. Tentu tidak sempurna, menurut hemat saya penghematan bisa 30% dengan itu semua, sehingga itu bisa mengurangi korupsi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Luhut menuturkan saat ini pemerintah telah berkolaborasi dengan KPK untuk menyusun program pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Luhut, dengan melakukan pendekatan holistik.
“Nah itu sebabnya kami kerja sama dengan KPK jadi yang menyusun program ini kami semua, bersama sama KPK kita bangun sistem ini,” tuntasnya.
