Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Umbar Janji Tidak Bakal Urus Gugatan PPP

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon hakim konstitusi Arsul Sani mengklaim akan bersifat independen dalam memutuskan gugatan sengketa yang berkaitan dengan partai politik.

Arsul Sani bahkan sesumbar bahwa dirinya tidak bakal menjadi hakim panelis ketika PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira ini sudah jadi standar, saya sendiri juga akan minta saya tidak akan ada di panel yang dimana pemohonnya datang dari caleg PPP, maupun PPP,” kata Arsul dalam pernyataanya yang dikutip Holopis.com, Jumat (29/9).

Dari seluruh jumlah panelis hakim yang terlibat, Arsul pun menjanjikan akan diam seribu bahasa ketika sedang terjadi pembahasan mengenai gugatan PPP.

“Kita harus fair bahwa dalam putusan itu harus sembilan, iya. tapi saya tidak akan ikut memberikan pendapat dalam RPH yang menyangkut gugatan dari partai saya. Jadi hadir tapi diam,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PPP itu pun berdalih, sikap seperti itu adalah bentuk konsekuensi yang harus dilakukannya karena telah terpilih sebagai calon hakim konstitusi.

“Independensi itu artinya kita itu di dalam memutus tidak boleh karena di-pressure, dipengaruhi, ditekan-tekan oleh pihak yang lain, siapapun pihak itu,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru