Harta Janggal Sekda Jatim Hingga Penjabat Bupati Morowali Naik Penyelidikan KPK

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki indikasi dugaan korupsi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Pengusutan itu berangkat dari hasil klarifikasi dan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan dan Dinamika Sosial di Kemensos tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran lembaga antikorupsi, diduga terdapat kejanggalan terkait harta kekayaan anak buah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu. Saat Khofifah menjabat Mensos, Adhy Karyono yang dilidik yakni saat masih menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.

“Pak Adhy Karyono sekarang Sekda Jawa Timur. Itu sudah dilidik tapi dalam posisi waktu itu di Kemsos,” ungkap ucap Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (27/9).

Sayangnya Pahala enggan mengungkap unsur dugaan tindak pidana apa yang sedang didalami tim penyelidik KPK pada saat ini. Yang jelas, selain Adhy Karyono, KPK juga menaikkan tujuh wajib LHKPN lain ke proses penyelidikan. Di antaranya mantan Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman; Kepala Kantor Pajak Madya Jaktim, Wahono Saputro; dan Rachamansyah Ismail, dan mantan Kadis ESDM Sulawesi Tengah yang kini menjadi Penjabat Bupati Morowali, Racmansya Ismail.

“Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah, kita undang klarifikasi, undangan ketiga baru dateng. Karena kita periksa itu akhirnya Gubernur Sulawesi Tengah kita undang juga. Baru dijadwalkan. Jadi kembangan dari Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah,” ucap Pahala.

Dalam waktu dekat itu, lanjut Pahala, pihaknya juga bakal memanggil sejumlah penyelenggara negara terkait harta kekayaannya. Di antaranya Kepala Dinas ESDM Kalimantan Tengah dan Direktur Utama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

“Jangan ditanya hasilnya, belum (dipanggil). Tapi kira-kira kalau dipanggil berarti dari dokumennya ada yang perlu diklarifikasi,” tandas Pahala.

Diketahui, KPK sebelumnya telah menjerat sejumlah tersangka hasil penelusuran LHKPN dan laporan masyarakat. Di antaranya, mantan pejabat pajak, Rafael Alun dan mantan Kepala Bea Cukai Jogyakarta, Eko Darmanto. Keduanya dijerat atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).