HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menegaskan, bahwa politik gagasan dan keadaban harus dihidupkan di segala ruang. Salah satunya adalah dengan memastikan ruang sosial politik menjadi lebih adem.
“Diawali menjaga harkat dan martabat manusia dengan menghindari penyebutan yang merendahkan,” kata Riko dalam diskusi publik di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (21/9) seperti dikutip Holopis.com.
Dari sisi kebijakan, Riko menyampaikan bahwa Menkominfo memiliki kewenangan untuk memblokir atau mematikan akun yang dianggap melanggar hukum. Apalagi jika menelisik data dari Kominfo tahun 2021, lembaga tersebut kabarnya telah menonaktifkan ratusan ribu akun.
Sehingga, ia pun menilai bahwa perangkat Pemerintah dan negara sudah sangat cukup untuk menghentikan hoaks dan narasi perpecahan di media sosial saat ini.
Apalagi selain Menkominfo, negara juga memiliki instrumen yang bekerja untuk menangkal kejahatan siber, yakni ada Polri dengan Divisi Siber di Bareskrim, dimana sub koordinasi di institusi Kepolisian itu mampu melacak, memblokir, menindak para akun pelaku penyebar hoaks dan pemecah belah bangsa.
“Instrumennya, SDM, kita ada kok. Sangat bisa negara dan kepolisian utamanya, personelnya handal, alatnya canggih. Kalau perlu bikin Satgas khusus libatkan Kepolisian, Menkominfo, BSSN, dan lainnya. Capture semua peristiwa, selama proses Pemilu,” sarannya.
Satgas khusus ini, untuk menyasar para produsen hoaks dan narasi pecah belah selama Pemilu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba melakukan manuver politik dengan menggunakan instrumen hoaks.
“Demokrasi digital harus lebih sehat. Selain tentu mengandalkan nurani kita semua dari mulai elite politik dan masyarakat akar rumput,” pungkasnya.
