Categories: Polhukam

Ray Rangkuti Kritik BIN Hanya Berani Kandang

Ilustrasi intelijen.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendiri Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti memberikan kritikan kepada intelijen Indonesia yang cenderung sibuk dengan urusan dalam negeri saja.

Hal ini disampaikan Ray terkait adanya informasi operasi intelijen Amerika Serikat melalui operasi Revolusi Warna yang dijalankan oleh underbow CIA untuk event Pilpres 2024 di Indonesia.

“Untuk kasus ini mestinya yang pertama kali dapat infonya ini adalah lembaga intelijen kita, entah itu BIN atau apalah, bukan kita dapatkan info ini dari media asing sebetulnya,” kata Ray dalam Seminar Politik bertemakan “Mewaspadai Keterlibatan LSM Amerika yang Mencampuri Pemilu/Pilpres 2024 di Menteng, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Minggu (17/9).

Ia juga menilai bahwa Indonesia adalah salah satu negara besar yang nyaris tidak pernah terdengar ikut cawe-cawe dalam urusan Pemilu negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa intelijen milik Indonesia kurang memiliki sense of crisis terhadap pengaruh politik global.

“Mungkin Indonesia salah satu negara yang nggak terlalu sibuk lah untuk cawe-cawe urusan pemilu di negara asing. Ya karena input datanya kurang,” ujarnya. “Intelijen kita sibuknya dalam negeri, bukan luar negeri,” sambung Ray.

Yang lebih baru, ia pun memberikan kritikan ke Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan ke depan relawan Seknas Jokowi di Bogor pada hari Sabtu (16/9) kemarin, yang mana ia menyebut mengetahui semua data dan informasi tentang partai politik, termasuk pendukung dan arah politik mereka berkat informasi dari intelijen yang dimiliki, yakni BIN dan BAIS.

“Karena intelijen kita lebih banyak ngintelin, bang Bob, bang Satrio, kalau sekarang ketua umum partai yang diintelin,” tukasnya.

Statemen Jokowi semacam itu justru bisa membuat publik akan memandang bahwa intelijen milik negara saat ini telah dimanfaatkan oleh Kepala Negara untuk kepentingan yang salah.

“Terus terang saya miris mendengar pernyataan Pak Jokowi. Itu kan salah satu bentuk pemanfaatan yang tidak tepat dari lembaga-lembaga negara,” ujarnya.