PBNU Nilai Konflik Rempang Akibat Kebijakan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PBNU menyayangkan sikap pemerintah dan aparat atas terjadinya konflik di Pulau Rempang akibat upaya pengosongan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, konflik tersebut tidak lepas dari kesalahan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan yang tidak mengayomi masyarakat.

“Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris,” kata Gus Yahya dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (16/9).

Penerapan Rempang Eco City tersebut kemudian diyakini tidak memaksimalkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga konflik tidak terelakan.

“Tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik,” tukasnya.

“PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura’) dan menghindarkan pendekatan koersif,” sambungnya.

Gus Yahya kemudian mendesak agar pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya dan bukan sekadar kepentingan bisnis.

“Satu-satunya yang bisa saya sampaikan adalah kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan, tidak boleh masyarakat jadi korban. Investasi itu harus dijadikan peluang sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan destinasi investasi itu sendiri,” jelasnya.

Gus Yahya kemudian mengakui bahwa PBNU tidak diajak pemerintah dalam merumuskan kebijakan investasi tersebut sehingga PBNU bersama ormas lain kaget mengetahui konflik di Rempang.

“Kami tidak pernah diajak bicara. Jadi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan ini. Kami tidak terlibat juga sama sekali dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu sendiri,” pungkasnya.