Sri Mulyani Tegaskan G20 Jadi Kunci Atasi Permasalahan Global

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa negara yang tergabung dalam forum G20 menjadi juru kunci atas penyelesaian berbagai permasalahan global saat ini, mengingat negara G20 yang mayoritas negara maju menguasai 80 persen perekonomian dunia.

Untuk itu, Sri Mulyani pun mendorong negara G20 untuk memperkuat kerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada, khususnya masalah yang mengancam kemanusiaan.

“Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyampaikan ‘Dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja’. Pemimpin dunia, terutama G20 yang menguasai 80 perswn perekonomian dunia memiliki tanggung jawab besar untuk mampu bekerjasama dalam mengatasi masalah global yang menjadi ancaman kemanusian,” tutur Sri Mulyani dikutip Holopis.com, Senin (11/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank itu menuturkan, bahwa kondisi geopolitik yang sangat terfragmentasi dan kerjasama antar G20 yang makin tipis dan rapuh memberikan warna sangat dominan dalam berbagai pembahasan masalah yang mengancam dunia.

Adapun masalah tersebut seperti dikatakan Sri Mulyani, yakni Gejolak Harga Pangan dan Energi; Perlemahan Ekonomi Global; Perubahan Iklim, Kerjasama Kesehatan menghadapi Pandemi, Perkembangan Teknologi Digital dan Artificial Intellegent yang berpotensi disruptif dan isue keamanan serta perdamaian dunia.

Sebagai informasi Sobat Holopis, Presidensi G20 India telah berakhir, ditandai dengan ditutupnya acara G20 Summit di New Dehli dan serah terima Presidensi G20 Brazil dari PM Narendra Modi kepada Presiden Brazil Lula da Silva.

Indonesia pun menyampaikan selamat kepada PM Narendra Modi atas seluruh penyelenggaran G20 Summit dan Presidency G20 India yang melahirkan New Delhi G20 Leaders’ Declaration.

Deklarasi tersebut terdiri atas 12 bagian dan 83 paragraf yang berisikan komitmen anggota G20 pada permasalahan pertumbuhan global, pencapaian SDGs, ekonomi berkelanjutan, multilateralisme, transformasi teknologi dan infrastruktur digital, perpajakan internasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, isu keuangan, kontra terorisme dan pencucian uang, serta upaya untuk menciptakan tatanan global yang lebih iklusif.