Muhammadiyah Peringatkan Pemerintah Tak Buat Kebijakan Kontrol Rumah Ibadah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Muhammadiyah menganggap wacana dari Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel agar pemerintah mengontrol rumah ibadah sangat tidak perlu dilakukan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menganggap, usulan tersebut membuat seakan-akan kondisi radikalisme di Indonesia sudah terlalu mencekam. Justru jika wacana itu direalisasikan, akan memberikan dampak negatif di kemudian hari.

“Biarpun baru ide baru pendapat tapi jangan sampai itu jadi kebijakan. Kalau masjid nanti ada pengawasan, dan tempat-tempat ibadah lain ada pengawasan di situ, juga sekolah misalkan, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis,” kata Haedar dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (8/9).

“Terkesan juga ada alarm,” imbuhnya.

Haedar kemudian menyarankan, apabila konteksnya adalah untuk menangkal bahaya radikalisme, pemerintah harusnya menggunakan langkah hukum dan bukan malah menggeneralisasi semuanya ke rumah ibadah.

“Bilamana dalam situasi kebangsaan kita ada satu dua kasus yang dikaitkan dengan agama, atau terkait umat beragama tertentu mestinya itu diambil tindakan-tindakan yang sejalan dengan hukum dan tidak lalu membuat kebijakan yang menggeneralisasi,” pesannya.

Haedar menilai pengawasan tempat ibadah akan berdampak luas ke masyarakat. Maka itu dia meminta BNPT meninjau kembali usulan tersebut.

“Jadi kami percaya Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah,” pintanya.