Persis: Radikalisme Muncul dari Ketidakadilan dan Kerusakan Moral

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Ustaz Jeje Zaenudin tidak setuju terhadap usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel, agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah. Sebab, menurut dia, radikalisme muncul dari ketidakadilan dan kerusakan moral, bukan dari kegiatan di Masjid.

Menurut Ustadz Jeje, akar dari radikalisme sebenarnya ada dua, yakni karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh para pelaku teror atau kelompoknya, kemudian soal rusaknya moral anak bangsa.

“Kami berpendapat, ketidakadilan dan kerusakan moral serta etika dari kehidupan bernegara menjadi salah satu sebab utama yang menumbuh-suburkan radikalisme dan ekstrimisme. Jadi, radikalisme dan ekstrimisme bukan muncul dari rumah ibadah,” kata ustaz Jeje dalam keterangannya, Rabu (6/9) seperti dikutip Holopis.com.

Ustaz Jeje menegaskan, usulan pengawasan dan pengontrolan aktivitas rumah ibadah oleh pemerintah bisa membuka peluang intervensi negara terhadap hak, kebebasan, dan kemandirian rumah ibadah dan aktivitas keagamaan yang dijamin oleh konstitusi. Ini seakan pemerintah harus lebih superioritas dari institusi agama.

“Pendekatan seperti ini pastinya mendapat reaksi dan resistensi dari pemuka agama,” ujarnya.

Ustaz Jeje menambahkan, justru yang harus dijaga dan dikontrol itu, bagaimana situasi dan kondisi yang memicu munculnya ekstrimisme di luar rumah ibadah agar tidak dibawa ke dalam kegiatan rumah ibadah.

Lebih baik di kontrol tempat-tempat atau aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak bangsa.

“Hal ini yang akan berakibat jangka panjang kepada kualitas moral generasi milenial sebagai pengganti dan penerus estafeta kepemimpinan bangsa,” pungkasnya.

BNPT ingin kontrol tempat ibadah

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan usulannya untuk mengontrol tempat ibadah. Tidak hanya dilakukan pada masjid, sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi semua tempat ibadah di Indonesia.

“Mungkin, dalam kesempatan yang baik ini, kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita,” kata Rcyko dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR pada Senin (4/9) lalu.

Baca selengkapnya di halaman kedua.