HOLOPIS.COM, JAKARTA – Seorang hakim AS memerintahkan negara bagian Texas untuk memindahkan barisan pelampung apung di tengah sungai Rio Grande yang diperuntukkan untuk menghalangi para migran dalam melintasi perbatasan AS-Meksiko.
Hakim federal, David Ezra pada hari Rabu (6/9) mengeluarkan perintah awal di ibu kota Texas, Austin yang mengharuskan Texas untuk merelokasi pelampung kontroversial tersebut yang saat ini berada di dekat kota Eagle Pass hingga ke tanggul di sisi sungai Texas.
Pemerintahan Biden mengajukan gugatan hukum terhadap negara bagian Texas karena penghalang tersebut mengganggu navigasi dan dipasang tanpa izin yang diperlukan dari korps insinyur angkatan darat AS.
Namun, gubernur Texas, Greg Abbott memiliki pendapat yang berbeda dengan Presiden Biden dan mengatakan bahwa Biden terlalu lunak terhadap keamanan perbatasan karena jumlah migran yang ditangkap setelah melintasi perbatasan dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai rekor tertinggi.
Pelampung panjang yang mengambang di sungai hanyalah salah satu dari beberapa strategi yang digunakan gubernur di bawah proyek negara Operasi Lone Star yang bertujuan untuk menghalangi migran mencapai wilayah AS.
Terdapat beberapa upaya lain yang mereka lakukan, seperti memasang gulungan kawat berduri, memerintahkan kendaraan milik negara dan tentara untuk berpatroli bermil-mil di tepi sungai yang dibuldoser, serta helikopter dan perahu.
“Gubernur Abbott mengumumkan bahwa dia tidak ‘meminta izin’ untuk Operasi Lone Star, program anti-imigrasi di mana Texas membangun penghalang terapung,” tulis Ezra dalam surat perintah dengan tebal 42 halaman, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (7/9).
“Sayangnya bagi Texas, izin merupakan hal yang diwajibkan oleh undang-undang federal sebelum memasang penghalang di perairan negara yang dapat dilayari,” lanjut Hakim federal tersebut.
Texas dapat mengajukan banding ke pengadilan banding kelima di AS yang berhaluan konservatif. Pelampung dan elemen lain yang membentuk taktik penghalang Abbott telah menarik keluhan dari para pendukung hak imigrasi dan aktivis lingkungan hidup.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus…
Bank Indonesia (BI) mendukung upaya pihak kepolisian dalam mengungkap tuntas kasus dugaan pemalsuan dan peredaran…
JAKARTA - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset banyak yang salah…
JAKARTA - Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing menilai bahwa rencana pemberlakuan kenaikan PPN…
Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12…
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi dan memberdayakan buruh PT Sri…