Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Cenderung Politis

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Soal rencana pemanggilan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh KPK dalam kaitan penanganan sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan respons keras dari petinggi Partai NasDem. Ia adalah ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie alias Gus Choi.

Ia menilai pemanggilan Cak Imin oleh tim penyidik KPK patut dicurigai sebagai langkah politis yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Apalagi, pemanggilan itu dilakukan pasca Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai Cawapres yang berpasangan dari Anies Rasyid Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang.

Kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi, tapi punya persepsi bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak murni hukum,” kata Gus Choi di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9) seperti dikutip Holopis.com.

Ia menegaskan kecenderungan politisasi hukum ini sangat kentara dan dilihat secara kasat mata oleh para pendukung Cak Imin yang hendak berpasangan dengan Anies di Pemilu nanti.

“Dan ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu Insya Allah kami tidak salah karena dia mengumumkan, memeriksa Cak Imin itu persis setelah deklarasi,” katanya.

Gus Choi pun menegaskan Koalisi Perubahan akan tetap mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Ia berharap KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja secara independen dan profesional.

“Tidak atas dasar pesanan elite politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu-tertentu lainnya,” ucap dia.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa KPK memanggil Cak Imin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Kasus itu terjadi pada tahun 2012 saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu.

Rencana pemanggilan dilakukan pada hari Selasa (5/9), namun Cak Imin tak bisa hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Cak Imin disebut sudah memiliki jadwal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut pun meminta penjadwalan ulang pada Kamis (7/9) depan.