HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan APBN demi membiayai tarif promo LRT yang menggunakan skema kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO)
Penggunaan dana APBN itu menurut Sri Mulyani dilakukan demi promosi moda transportasi di DKI Jakarta tersebut untuk menarik minat warga.
“Seperti suatu produk bau kan ada promosinya. (dana APBN) lah iya, masa dari langit,” kata Sri Mulyani dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (28/8).
Sementara itu, Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal mengungkapkan, setidaknya diperlukan pagu anggaran mencapai Rp 66 miliar saat promo tarif tiket LRT.
“Tarif LRT lima ribu rupiah selama September, setelah itu maksimal 20 ribu, bukan 5 ribu lagi. Tapi mnyesuaikan jarak dan maksimal 20 ribu. Semuanya PSO mau 20 ribu, mau 5 ribu itu disubsidi oleh pemerintah,” kata Risal.
Angka subsidi Rp 66 miliar selama setahun tersebut menurut Risal, diperlukan demi menarik minat masyarakat menikmati moda transportasi publik dengan murah.
“Besar lah pastinya kan, kan bisa diitung yang kalau 5 ribu. Terlepas dari itu yang penting masyarakat bisa naik kereta api aman murah lancar,” klaimnya.
Sebagai informasi, tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan mengalami penambahan sebesar Rp700 per kilometer selanjutnya.
Pemerintah memberikan subsidi PSO dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak.
Tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama operator dan Kementerian Perhubungan.
