HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menghubungkan sistem pembayaran lintas negara di kawasan Asia Tenggara.
Dia mengatakan, kerja sama dalam menghubungkan sistem pembayaran yang dikenal dengan Regional Payment Connectivity (RPC) itu telah tertuang dalam sebuah cetak biru atau blue print.
Dalam blue print tersebut, lanjutnya, telah digarisbawahi jangka waktu masing-masing negara ASEAN dalam menghubungkan sistem pembayarannya. Oleh sebab itu, permasalahan internal, seperti konflik di Myanmar tak akan mengganggu implementasinya.
“MoU (memorandum of understanding) sudah sepakat, cuma implementasinya sesuai dengan kesiapan negara, jadi tidak ada kaitannya isu Myanmar atau tidak,” ujar Perry dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (25/8).
Adapun sejauh ini, baru ada enam negara yang telah resmi mengimplementasikan RPC. Keenam negara tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Namun dalam waktu dekat, kata Perry, terdapat dua negara yang akan mengimplementasikan RPC tersebut, yakni Brunei Darussalam dan Filipina. Sementara sisanya masih dalam tahap persiapan awal pembentukan pengawasan dan regulasi di negaranya sendiri.
Perry menyebut, kesiapan untuk mengimplementasikan RPC didasari dari tiga aspek. Pertama yakni kesiapan otoritas yang meregulasi sistem pembayaran masing-masing negara. Ini terkait dengan penyiapan infrastruktur pendukung, seperti QR code standar nasional dan fasilitas pembayaran lain. Tahapan ini salah satunya masih disiapkan Brunei Darussalam.
Kedua, ialah kesiapan industri di masing-masing negara untuk menyiapkan infrastruktur sistem pembayaran digitalnya. Perry mengatakan, pelaku bisnis dalam negeri sudah harus mengetahui dan menyepakati implementasi sistem pembayaran yang difasilitasi otoritas, seperti QR code. Ini tahapan yang masih disiapkan negara seperti Filipina.
Adapun aspek ketiga ialah terkait implementasi kerja sama keterhubungan sistem pembayarannya dengan negara lain. Ketika regulatornya telah siap dan infrastrukturnya telah mampu terbangun hingga tahapan industri, menurutnya juga harus ada kesesuaian dengan negara lain di kawasan.
Perry menuturkan, kerja sama RPC ini juga akan memayungi berbagai bentuk kerja sama, termasuk konektivitas QR dan fast payment antar negara, sehingga transaksi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah, nyaman, dan terjangkau.
Tak hanya itu, kerja sama RPC tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha di Indonesia ke kawasan ASEAN.
Adapun nota kesepahaman kerja sama RPC ini pertama kali disepakati oleh Bank Sentral Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam rangkaian acara Leaders Summit 14 November 2022 di Bali. Dan di tahun ini, Vietnam telah masuk dalam daftar negara yang sepakat dengan penghubungan sistem pembayaran RPC tersebut.
“Tahun lalu kita memulai (RPC) dengan lima negara. Karena kelima negara telah memiliki otoritas untuk meregulasi pembayaran domestik dan implementasinya terus berkembang,” tutur Perry.
“Pada akhir tahun akan terkoneksi satu sama lain, baik secara bilateral maupun multirateral,” sambungnya.
