HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ekonom Indonesia, Rizal Ramli mengaku sangat kecewa dengan sikap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan menemuinya saat bertandang ke gedung lembaga antirasuah itu bersama dengan Amien Rais.
“Kami berharap pimpinan KPK bisa menerima kami. Tapi, mereka ketakutan. Ketemu saja, gak punya nyali. Alasannya, dua orang. Alasannya lagi sibuk. Humas saja lagi sibuk. Bayangin saja, humasnya sibuk apa,” kata Rizal Ramli dalam keterangannya, Senin (21/8) yang dikutip Holopis.com.
Alasan mengapa rombongan Rizal Ramli dan Amien Rais mendatangi KPK, karena ingin mempertanyakan bagaimana dengan kelanjutan laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyeret dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
“Setahun yang lalu Ubed (red: Ubedillah Badrun) mengajukan kasus dugaan KKN dari Gibran dan Kaesang, keluarga Jokowi. Bisa-bisanya mereka tidak mengenali Letjen Suharto, tokoh pro reformasi, yang kalau tidak ada para tokoh pro reformasi ini, tidak akan ada KPK. Bisa-bisanya mereka tidak mengenali Danjen Kopasus. Mereka berlindung di bawah tipuan birokrasi yang bodoh,” ketusnya.
Ia menyatakan, akhirnya sosok asli KPK bisa terlihat dari kejadian tersebut, dimana lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri tersebut hanya may menangani kasus korupsi yang berskala kecil.
“Tapi berkaitan dengan yang kuasa, dengan yang sudah merusak Undang-Undang Dasar, mereka ketemu saja tak punya nyali. Karena kalau ketemu, mereka tidak akan bisa debat dengan Rizal, Ubed, Syafril, dan semua tokoh yang hadir hari ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Ubedilah Badrun telah melaporkan dugaan adanya praktik KKN yang melibatkan Gibran dan Kaesang pada hari Senin, 10 Januari 2022 lalu. Dia menjelaskan bahwa laporan itu dibuat karena menemukan data bahwa anak Presiden membuat perusahaan bersama dengan anak salah satu petinggi PT SM. Kemudian pada tahun 2019, ada suntikan dana penyertaan modal oleh salah satu perusahaan ventura.
“Setelah itu, anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis, Rp92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar,” kata Ubed di Jakarta, 26 Januari 2022.
Sebab menurut dia, tidak mungkin sebuah perusahaan anak Presiden mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura. Sehingga kejanggalan ini ditelusuri dan akhirnya merasa perlu untuk dilaporkan ke KPK agar bisa ditindaklanjuti.
