HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bakal Capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan cara bagaimana agar kaum wanita bisa mendapatkan perlindungan dari publik. Hal ini disampaikan Anies saat memenuhi undangan silaturrahmi kaum milenial.
“Perlindungan perempuan dimulai dari kampanye kesadaran bahwa pandanglah perempuan seperti kita pandang ibu kita sendiri, pandang adik atau kakak perempuan kita sendiri,” kata Anies di Aljazeerah Restaurant & Function Hall, Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (19/8).
Jika cara pandang tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka perlindungan perempuan bisa dimaksimalkan dan diejawantahkan dalam kebijakan maupun di kehidupan sosial masyarakat.
“Dengan begitu, setiap kali ada sesuatu terjadi pada perempuan di manapun, kita akan respons. Jangan karena yang mengalami itu kita tidak kenal lalu kita biarkan dan tidak peduli, jangan,” tuturnya.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya bisa mengambil porsi yang lebih maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.
“Negara harus responsif melindungi, bentuk perlindungannya adalah dengan menghadirkan mekanisme pencegahan di fasilitas-fasilitas umum. Dan bila terjadi timbulkan ketidaknyamanan dimanapun bisa lapor dengan cepat, karena persoalannya adalah tidak tahu kemana harus melapor,” ujarnya.
Dalam konteks ini, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut memberikan contoh yang bisa ditiru adalah ketika dirinya mengelola Pemprov DKI Jakarta. Semua fasilitas publik bisa dibuat ramah dan aman bagi perempuan.
“Kita di Jakarta siapkan fasilitas dan kerjasama dengan Polri dan Polda, bahkan kita siapkan aplikasi (pengaduan). Kita di Jakarta bila ada kekerasan perempuan dan harus mendapatkan perlindungan mendesak, kita nggak butuh KTP-nya, kita nggak peduli dia dari mana, bahkan biaya kesehatan kita siapkan,” tuturnya.
Terakhir, Anies memberikan wacana bahwa pemerintah harus bisa menciptakan fasilitas publik yang ramah terhadap ibu hamil. Karena mereka juga sebenarnya masuh dalam kategori masyarakat renrtan, sehingga perlu dukungan bagi mereka di fasilitas-fasilitas publik.
“Fasilitas tambahan pada ibu hamil, kebutuhan ini harus difasilitasi. Tetapi pada intinya, semua harus dimulai dari cara pandang,” pungkasnya.
