HOLOPIS.COM, JAKARTA – Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu mengingatkan bahwa ada persoalan yang serius yang harus diperhatikan oleh masyarakat yakni tentang ancaman polusi udara.
Padahal kata Bondan, Greenpeace sudah memberikan peringatan dan data kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan (KLHK) terkait dengan Particulate Matter berukuran 2,5 mikron atau disingkat PM2,5.
“Kita selalu menyajikan data-data dan fakta yang tidak bisa terbantahkan, kita sajikan data sejak tahun 2017 bahwa pentingnya PM2,5 ini (harus) dipantau. Apa itu PM2,5?, yaitu debu-debu kecil yang berukuran 2,5 mikron. Sekecil apa, itu seperti sehelai rambut dibagi 20, bayangkan, kecil banget. Dan itu sangat berbahaya, dan pada saat itu tahun 2017 pemerintah belum wajib mengukur polutan PM2,5,” kata Bondan dalam bincang-bincang Teras Holopis.com yang disiarkan langsung di Instagram @holopiscom, Sabtu (13/8).
Data itu dikatakan Bondan sudah disampaikan sejak tahun 2017. Namun sayangnya, respons yang pertama diterima oleh Greenpeace dari pemerintah Indonesia justru kurang baik.
“Saya ingat waktu itu respons KLHK saat head to head diajak diskusi, respons pertamanya adalah ; Greenpeace ngapain sih nakut-nakutin masyarakat. Jadi bukannya ini menganggap penting malah kita dianggap seolah nakut-nakutin,” ujarnya.
Namun apa yang diperingatkan Greenpeace justru menjadi isu yang cukup serius. Bahkan saat ini banyak sekali platform yang sudah ikut membantu menyajikan data yang baik terkait dengan kondisi PM2,5.
“Berjalannya waktu ternyata nggak hanya Greenpeace yang berkampanye mengingatkan warga terkait data polusi udara,” ucapnya.
Dengan demikian, seharusnya pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan atau langkah yang konkret dalam menyikapi ancaman PM2,5 tersebut. Bahkan data-data yang muncul di berbagai platform hingga di Kementerian LHK maupun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta misalnya, menurut Bondan sudah sangat lengkap dan akurat. Tinggal bagaimana aksi pemerintah menyikapi adanya data tersebut.
“Soal data sekarang sudah tidak terbantahkan. Bahkan ketika saat ini lagi viral terkait data polusi udara kita tinggal buka tuh data milik KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, juga datanya tidak bisa diperdebatkan, ada beberapa titik yang datanya tidak sehat,” terangnya.
Bondan masih menyayangkan bahwa pemerintah pun sejauh ini masih kurang tanggap dan responsif terhadap keberadaan data kondisi polutan tersebut. Untuk sekadar early warning pun, pemerintah masih belum melakukan tindakan yang masif.
“Nah, ketika datanya tidak sehat itu yang sungguh disayangkan adalah tidak ada semacam warning ya atau peringatan kepada masyarakat, minimal di lokasi yang terdekat dengan alat pantau itu dipasang,” tukasnya.
“Sebagai informasi nih, satu alat pantau yang dipasang oleh pemerintah itu milik DKI atau milik KLHK bisa men-cover sekitar 5 KM. Minimal di stasiun itu menunjukkan angka tidak sehat, ada warning lah di masyarakat situ bahwa (udara) ini sedang tdk sehat, hati-hati, pakai masker dan segala macem, gitu lah,” sambung Bondan.
Melalui peringatan lanjutan ini, Bondan berharap besar agar pemerintah Indonesia lebih peka dan serius dalam menyikapi kondisi udara buruk yang tengah terjadi, umumnya di Indonesia, khususnya juga di Ibu Kota DKI Jakarta.
“Seharusnya ada semacam mitigasi peringatan ya atau early warning system kepada masyarakat bagaimana mereka bisa terlindungi dari polusi udara. Ini kan tidak ada, seolah-olah tidak ada urgensi bahwa polusi udara ini tidak apa-apa gitu,” tandasnya.
“Ini yang kita sayangkan belum ada urgensi itu,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bondan juga mengingatkan bahwa tahun 2019 lalu, pernah ada gugatan warga negara kepada pemerintah terkait dengan buruknya udara. Dan kata dia, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun sudah memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat riset khusus terkait dengan dampak dari polusi udara bagi kesehatan masyarakat.
“Kalau melihat lagi gugatan warga negara, itu hakim memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat kajian terkait dampak penurunan kesehatan dari polusi udara. Jadi harusnya ada semacam riset nih, bener nggak sih polusi udara ini terkait dengan penurunan kesehatan di wilayah tertentu, contohnya di Jakarta. Nah ini yang belum ada riset,” papar Bondan.
“Jadi, belum ada data scientific dari Kementerian Kesehatan secara resmi bahwa polusi udara mengakibatkan berapa persen orang sakit dan segala macam. Harusnya, itu (datanya) dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.
Sebagai catatan, Air Quality Indeks (AQI) per hari ini, Minggu 13 Agustus 2023 pukul 10.28 WIB, kualitas udara di DKI Jakarta sedang tidak sehat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki sensitifitas udara.
