HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin menilai bahwa polemik Rocky Gerung dengan diksi “Bajingan dan Tolol” yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo tak perlu diselesaikan di ranah hukum. Ia lebih setuju, persoalan ini diselesaikan melalui dialektika yang baik.
“Pendekatan ketertiban tak selalu harus dengan penegakan hukum atau pemidanaan. Mediasi dan dialog juga dipandang efektif dalam menjaga tertib masyarakat, demikian halnya terkait dengan kontroversi narasi ‘Bajingan yang tolol’ yang disampaikan Rocky Gerung,” kata Hasanuddin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (6/8).
Apalagi kata Hasanuddin, Presiden Jokowi sebagai subyek yang seharusnya tersinggung dan tercemar nama baiknya pun tak memberikan reaksi yang berlebihan dan menganggapnya sebagai hak kecil.
“SIAGA 98 berharap Polri dapat memfasilitasi perselisihan antara Rocky Gerung dan Para Pendukung Presiden Jokowi dalam bentuk dialog dan perdamaian,” ujarnya.
Bagi dia, dialog dalam menyelesaikan perselisihan ini lebih substantif menciptakan ketertiban daripada harus dibawa ke ranah hukum.
“Sebab dialog dan perdamaian adalah rajanya hukum, di atas hukum apa pun. Dan Polri dapat menjalankan fungsi mediasi ke arah restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya.
Pun demikian, salah satu simpul aktivis Mahasiswa angkatan 1998 pun tetap menghormati langkah hukum yang diambil oleh para relawan dan simpatisan Joko Widodo.
“Kami juga, sebagai bagian dari pendukung Jokowi (2014 dan 2019) yang kini tergabung dalam SIAGA 98, menghormati langkah hukum Relawan Jokowi lainnya, namun kami memilih menerima maaf Rocky Gerung dalam konteks memahami apa yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai hal kecil,” tandasnya.
Konsep dialog dalam menyelesaikan masalah Rocky Gerung ini bisa memberikan dampak yang luar biasa positif bagi iklim demokrasi di Indonesia.
“Bahwa ada hal besar yang perlu kita kerjakan bersama, yang tingkat keutamaannya lebih penting yaitu melaksanakan pemilu 2024 secara damai dan demokratis, agenda pemberantasan korupsi, mengatasi tindak pidana perdagangan orang, perjudian online, illegal mining, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya.
