HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Muchamad Nabil Haroen menilai kasus Al-Zaytun yang menyeret pimpinannya Panji Gumilang harus diputuskan secara hati-hati. Dan jangan terjebak dalam politisasi instrumen agama dalam penyelesaiannya.
“Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus al-Zaytun dan Panji Gumilang, pemimpinnya, pada ranah hukum yang tepat. Yakni, juga melihat aspek politik kebangsaan dan ke-Indonesiaan,” kata Nabil dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (1/8).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Nahdlatul Ulama ini mengingatkan, jangan sampai tokoh-tokoh agama, ulama dan komunitas agama digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik.
“Kelompok santri dan kiai, jangan terjebak pada perdebatan atas kasus ini,” ujarnya.
Ia meminta semua elemen masyarakat untuk menyikapi polemik Al Zaytun dan pimpinannya Panji Gumilang sesuai proporsi, dan tidak menjadikan dia polemik. Sehingga penegak hukum bisa menangani masalah ini dengan baik.
“Mari menempatkan pada konteks yang tepat, sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumen-nya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini,” paparnya.
Selain itu Nabil menekankan pemerintah harus menyiapkan skema, untuk memberi solusi bagi para santri di al-Zaytun. Karena para santri mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak.
“Pemerintah harus menjamin hak-hak santri al-Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, mendapat hak-hak sebagai pembelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat,” tegasnya.
Politikus PDIP yang aktif sebagai anggota Komisi IX DPR RI ini pun menilai sikap Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah tepat dalam menyikapi kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang.
“Saya mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menko Polhukam Pak Prof. Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas, untuk melakukan kajian komprehensif atas kasus ini. Jadi, ada proses pengkajian dari pelbagai unsur untuk memetakan kasus ini,” ujarnya.
