Sri Mulyani Beri Rp330 Miliar ke Pemda yang Berhasil Kendalikan Inflasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyerahkan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan laju inflasi di daerahnya.

Sri Mulyani mengatakan, penyerahan insentif yang disebutnya sebagai penghargaan ini diberikan sebesar Rp330 miliar pada periode pertama 2023. Namun total insentif yang diberikan tahun ini sebesar Rp1 triliun.

“Rp330 miliar sekali penghargaan, kita kasih tiga kali penghargaan, sehingga totalnya menjadi Rp1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (31/7).

Menurutnya, pemberian insentif tersebut diharapkan dapat memacu pemda untuk mendorong kestabilan harga di daerah, terlebih di tengah situasi dunia yang masih sangat tidak pasti saat ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada Juni 2023 telah berhasil turun ke sasaran target 2-4 persen, yaitu sebesar 3,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Ini adalah salah satu cara yang tidak konvensional, karena kita menangani masalah inflasi yang berasal dari sisi produksi, distribusi, dan logistik, bukan pada masalah sisi permintaan yang melaju terlalu tinggi karena adanya jumlah uang beredar yang tinggi. Ini merupakan upaya yang luar biasa,” kata Sri Mulyani.

Adapun total alokasi anggaran untuk insentif fiskal pada periode pertama ini adalah sebesar Rp330 miliar. Dari total tersebut, ditetapkan alokasi tertinggi untuk Pemda berprestasi adalah sebesar Rp12,29 miliar dan alokasi terendah Rp8,98 miliar.

Insentif tersebut diberikan kepada sebanyak 33 provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil mengendalikan inflasi. Indikator penilaian tersebut berdasarkan pada, pertama, pelaksanaan sembilan upaya yang menunjukkan upaya pengendalian inflasi pangan oleh Pemda.

Kedua, kepatuhan penyampaian laporan ke Kementerian Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi pangan. Ketiga, tingkat inflasi di daerah yang merupakan capaian dari pengendalian inflasi Pemda.

Keempat, rasio realisasi belanja terkait pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.