HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui perlu adanya evaluasi terhadap jabatan sipil di Kementerian maupun instansi lainnya yang diisi oleh anggota TNI aktif.
Hal itu diketahui menyusul pasca ditetapkannya Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di instansinya.
“Semuanya akan dievaluasi dan tidak hanya masalah itu,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (31/7).
Evaluasi itu dilakukan setelah sebelumnya Henri Alfiandi diduga berhasil mengakali e-Katalog yang sempat dibanggakan tidak mempunyai celah untuk dikorupsi.
“Semuanya karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya bahwa KPK menetapkan Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Ada sejumlah proyek yang diduga membuat Henri mendapatkan keuntungan miliaran rupiah dengan mengakali e-Katalog.
