Dalam surat tersebut, mereka menyayangkan pengunduran diri Asep yang menunjukkan seakan tanggung jawab perkara di Basarnas hanya berada di tangan Asep.
“Pada momen ini, terjadi suatu hal mengagetkan dan mengecewakan baik di kalangan publik maupun internal KPK,” bunyi surat elektronik tersebut.
Mereka pun menyatakan adanya demoralisasi dan mosi tidak percaya dengan kredibilitas serta akuntabilitas para pimpinan. Pasalnya, pimpinan KPK seakan lepas tangan, cuci tangan, bahkan mengkambinghitamkan bawahan dalam kasus yang melibatkan pihak TNI.
Mereka juga mengaku prihatin atas pernyataan salah satu pimpinan KPK, yakni Johanis Tanak yang terkesan menyalahkan tim di lapangan. Padahal, mereka merasa bekerja dengan segala daya, namun juga jadi pihak yang disalahkan.
“Bukankah penetapan tersangka juga melalui proses panjang dan mekanisme ekspos perkara yang dihadiri pimpinan dan berlaku keputusan yang menganut asas kolektif kolegial?” kata mereka.
Atas hal itu, para pegawai Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK pun menuntut permohonan maaf dari pimpinan kepada publik, lembaga KPK, serta pegawai KPK. Mereka juga meminta pimpinan KPK untuk meralat pernyataan yang disampaikan kepada publik dan media.
Tak hanya itu, mereka bahkan menuntut pimpinan KPK untuk mengundurkan diri karena berlaku tidak profesional dan menciderai kepercayaan publik, KPK, maupun pegawai KPK.
KPK Klaim penindakan perkara suap di Basarnas sesuai prosedur
Kemudian, Ketua KPK Irjen Pol (Purn) FIrli Bahuri langsung menegaskan bahwa pihaknya di pimpinan KPK tidak menyalahkan penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut yang bertugas saat OTT Basarnas.
Dia menegaskan, bahwa pimpinan KPK merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi,
“Adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK,” tandas Firli dalam keterangan resminya, Sabtu (29/7).
Baca selengkapnya di halaman ketiga…
