Selasa, 25 Juni 2024
BerandaNewsPolhukamMahkamah Agung Akui Ada Kekurangan Soal Larangan Nikah Beda Agama

Mahkamah Agung Akui Ada Kekurangan Soal Larangan Nikah Beda Agama

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahkamah Agung merespon pernyataan dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin perihal kekurangan dari larangan pernikahan beda agama.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suharto mengakui, dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2/2023 itu memang tidak mengatur lebih lanjut tentang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama, maupun pasangan yang telah dicatatkan pernikahannya sebelum larangan tersebut dikeluarkan.

“SEMA tersebut tidak atau belum mengatur soal itu,” kata Suharto dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (26/7).

Meski mengakui bahwa aturan tersebut tidak berlaku surut, Suharto hanya berharap akan ada langkah lanjutan dari SEMA yang telah mulai diberlakukan itu.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Kita tunggu saja ke depannya apa masih ada yang mendaftarkan perkara permohonan pencatatan pernikahan antar umat beda agama atau tidak,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi perihal surat edaran dari Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Negeri manapun untuk melakukan pencatatan nikah beda agama.

Menurut Ma’ruf Amin, aturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu kini menimbulkan masalah baru mengenai pasangan beda agama yang telah lebih dulu dicatat pernikahannya oleh negara.

Masalah tersebut yaitu apabila kemudian pasangan beda agama yang telah menikah itu mempunyai anak. Oleh sebab itu, perlu adanya putusan khusus yang mengatur hal tersebut.

“Saya minta Mahkamah Agung membuat keputusan khusus terhadap nasib yang sudah mendapat pencatatannya itu apakah diberi pengukuhan atau justru dibatalkan,” kata Mahfud dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (24/7).

“Karena tidak sesuai penafsiran yang dipegang atau yang jadi dasar Mahkamah Agung,” sambungnya.

Untuk sisi sahnya kepada pasangan beda agama yang sudah terlanjur dicatatakan, Ma’ruf pun menyatakan itu akan kembali kepada seluruh organisasi agama yang ada di Indonesia.

“Dari segi sahnya itu ada pada masing-masing agama, mungkin agama Islam ada majelis ulama nanti agama Kristen ada PGI dan juga agama-agama lain jadi dari segi sahnya itu majelis-majelis agama,” tuturnya.

Temukan kami juga di Google News
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono
BERITA LAINNYA

KPK Menanti Salinan Putusan Bersalah Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanti salinan putusan majelis hakim yang memvonis eks Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. 

Polda Metro Sudah Tahu Aliran Dana Miliaran Rupiah ke Firli Bahuri

Polda Metro Jaya santai menanggapi keterangan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo perihal adanya aliran dana Rp 1,3 miliar kepada Firli Bahuri.

Firli Bahuri Sebut SYL Bohong soal Terima Rp1,3 Miliar

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri meradang dengan tuduhan Syahrul Yasin Limpo mengenai adanya penyerahan uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Yasonna Loly Ngaku Takut Ngumpetin Harun Masiku

Menkumham Yasonna H Laoly mengklaim dirinya tidak terlibat dalam upaya pelarian kader PDIP Harun Masiku.

Tindaklanjuti Putusan PT Jakarta, Gazalba Saleh Kembali Dijebloskan KPK ke Bui ? 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan Gazalba Saleh.

KPK Minta 3 Orang Dicegah Keluar Negeri Gegara Terseret Kasus Korupsi APD di Kemenkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Ketiga pihak yang dicegah terdiri dari ; seorang orang dokter dan dua pihak swasta.

HOLOPIS FEEDS