HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara non Kementerian/Lembaga (K/L), salah satunya yakni untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
Pada semester I-2023, atau selama periode Januari-Juni 2023, realisasi belanja negara untuk subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp57,7 triliun.
“Ini artinya setiap bulan APBN membayar Rp9,6 triliun bagi pengguna subsidi dari BBM,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7) yang dikutip Holopis.com.
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp57,7 triliun tersebut disalurkan untuk 7,2 juta kiloliter (kl).
Tak hanya BBM, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran untuk keperluan belanja subsidi dan kompensasi listrik, dengan total nilainya per semester I-2023 mencapai Rp42,9 triliun.
Dengan kata lain, kata Sri Mulyani, pemerintah membayarkan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 7,1 triliun setiap bulannya.
“Setiap bulan kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN,” kata dia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut pemerintah pada semester I-2023 juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp32,5 triliun untuk memberikan subsidi pembelian LPG 3 kilogram (kg).
“Ini artinya tiap bulan kita keluarkan 5,4 triliun untuk masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilo dengan harga sangat jauh di bawah harga pasar,” tukas Sri Mulyani
Sri Mulyani mengklaim, subsidi dan kompensasi yang masuk dalam pos belanja negara non K/L tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi, karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik, dan shock terjadi di bidang pangan, energi, maupun disrupsi sisi suplai,” pungkasnya.