HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa menjelang akhir masa jabatannya di 2024 mendatang, dirinya masih sangat mungkin untuk kembali melakukan reshuffle kabinetnya.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi usai melantik Menkominfo serta sejumlah Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta. Jokowi pun menegaskan, proses reshuffle itu sudah menjadi hak yang melekat di dirinya sebagai presiden.
“Ya bisa saja, itu kan hak prerogatif presiden,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media mengenai reshuffle seperti dikutip Holopis.com, Senin (17/7).
Mengenai komunikasi dengan Partai Nasdem saat ini, Jokowi pun tidak banyak berkomentar. Termasuk, mengenai posisi Menkominfo yang sebelumnya diisi oleh Johnny G Plate sebagai kader Partai Nasdem.
Jokowi pun menegaskan lebih membutuhkan orang yang bisa bekerja dengan cepat ketimbang memilih lagi para kader dari Partai Nasdem.
“Agar ini selesai dengan kecepatan,” imbuhnya.
Saat ditegaskan alasan khusus memilih kaum relawan dibandingkan kader Nasdem lainnya, Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dia membutuhkan kecepatan menjelang akhir masa jabatannya.
“Agar segera bekerja cepat,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi telah melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan posisi Johnny G Plate yang telah masuk ke penjara.
Pimpinan relawan Projo itu pun ditunjuk untuk segera membenahi persoalan BTS yang membuat negara merugi hingga Rp 8 triliun lebih.
JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa madrasah di kancah internasional. Peserta didik Madrasah Aliyah…
Aktor asal Amerika Serikat David Corenswet akan menjadi pemeran Superman berikutnya di film terbaru Superman…
Para penggemar film superhero sebentar lagi akan kembali dimanjakan dengan film Superman karya James Gunn…
FIBA merilis bahwa Indonesia masuk dalam daftar 4 besar negara di dunia yang masyarakatnya gandrung…
Pebalap senior Fitra Eri memberikan contoh yang baik bagi para orang tua. Pasalnya, ia tetap…
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa meskipun kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan menjadi…