HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara perihal usulan penundaan Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, usulan penundaan Pilkada 2024 yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja tidaklah relevan.
“Enggak relevan. Kalau ada kesulitan, lalu pilkada atau pemilu mau ditunda, ya enggak akan pernah ada pemilu,” kata Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (15/7).
Mahfud menuturkan, usulan penundaan Pilkada Serentak 2024 tidak seharusnya muncul. Justru menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana agar Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan sesuai kalender konstitusi.
“Justru dibentuk panitia-panitia itu agar tidak ada penundaan pemilu. Gitu kan. Kalau itu kan spontan aja dibentuk panitia ad hoc yang tidak melembaga,” imbuh mantan Ketua MK itu.
Dia pun menegaskan, bahwa lembaga pemilu merupakan lembaga negara resmi yang sejatinya bertugas untuk memastikan agenda konstitusi, seperti Pemilu ataupun Pilkada dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Kalau sekarang lembaga pemilu kan lembaga negara resmi sepanjang waktu, sehingga dia bisa mengantisipasi semuanya tidak ada penundaan. Karena ini agenda konstitusi nggak boleh mundur,” tukasnya.
Lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menunggu hitungan bulan, Mahfud mengklaim akan berjalan lebih damai dari Pemilu 2019.
Adapun indikator yang membuat Mahfud yakin jalannya adalah situasi di masyarakat yang sampai saat ini masih terbilang landai tanpa adanya konflik, baik itu secara fisik maupun politik.
“Menurut saya Pemilu (2024) lebih damai karena tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan tenang tidak ada kekerasan fisik dan politik. Dulu (2019) 3 tahun sebelum pemilu bergelombang,” ujar Mahfud.
