HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wali Kota Medan, Bobby Nasution memberikan respons ringan kepada LBH Medan dan KontraS terkait dengan kontra mereka terhadap statemen tembak mati begal. Bahkan ia pun berseloroh bahwa ia mewakili para begal untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua LSM tersebut.
“Oh iya, saya mewakili para begal, terima kasih,” kata Bobby dalam keterangannya, Rabu (12/7) seperti dikutip Holopis.com.
Pemilik nama lengkap Muhammad Bobby Afif Nasution tersebut mengatakan bahwa statemen itu dimunculkan sebagai bagian dari respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat soal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibas), yakni pembegalan dan kejahatan sejenis.
“Coba tanya ke masyarakatnya aja, lihat kondisinya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak abai terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat itu. Apalagi kejahatan pembegalan kerap membuat warga meninggal dan tak jarang dilakukan tidak sekali dua kali orang orang yang sama.
“Saya rasa dengan korban-korban yang sudah banyak di Kota Medan, perlu nggak perlunya, coba tanya masyarakatnya,” lanjut Bobby.
Sekadar diketahui dulu Sobat Holopis, bahwa Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muhammad Alinafiah Matondang menyampaikan ketidaksetujuannya atas apa yang disampaikan oleh Bobby. Sebab, menurutnya sama halnya dengan sadisnya para begal.
“Kami nilai tidak jauh beda dengan sadisnya pelaku begal dan geng motor, tanpa belas kasihan melukai dan membunuh para korbannya,” kata Alinafiah.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Kontras Sumut, Rahmat Muhammad. Ia mengatakan bahwa pernyataan Bobby merupakan bentuk dukungan penegakan hukum yang serampangan atau pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing).
“Pernyataan Bobby seolah kalap dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di Kota Medan ini sudah seperti ‘Gotham City’, banyak kali maling, begal, geng motor, narkoba, pembunuhan,” kata Rahmat.
Ia menuding bahwa banyaknya kejahatan begal tak bisa disalahkan begitu saja. Sebab, ada andil pihak keamanan dan pemerintah yang dinilai kurang maksimal dalam menjaga kamtibmas.
“Ku kira itu terjadi karena ya dalam konteks keamanan Pemerintah Kota Medan, gagal dalam pencegahan,” tandasnya.
