HOLOPIS.COM, JAKARTA – Amien Rais bersama dengan beberapa advokat, tokoh ulama nasional, menyerukan untuk mencabut mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa poin yang disampaikan, dalam petisi yang disampaikan pada 9 Juli 2023.
“Poros pembebasan untuk bangsa dan negara bergerak petisi bersama advokat tokoh dan ulama nasional, tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat presoden Jokowi,” katanya dalam video di akun YouTube Amien Rais Official yang dikutip Holopis.com, Rabu (12/7).
Menurutnya, petisi tersebut dibuat karean ada dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakuka rezim Jokowi. Bukan hanya pencegaahan pencapresan Anies Baswedan, termasuk penyalahgunaan alat negara.
“Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tapi tidak terbatas pada dugaan pencegahan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat penyalahgunaan alat negara Polisi, Jaksa dan KPK untuk strategi Pemilu dan Pilpres 2024,” ujar Amien Rais.
“Terbitnya Perpu Cipta Kerja, Pemecatan Hakim MK hingga dugaan ijazah palsu. Maka kami segenap advokat tokoh dan ulama nasional, yang tergabung dalam poros pembebasan untuk bangsa dan negara menyampaikan petisi ini,” tambahnya.
Berikut ini Petisi Poros Pembebasan Bangsa dan Negara :
1. Menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi.
2. Menyatakan mosi tidak percaya, kepada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI Nomor: VI/MPR/2001, Tentang Etika dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
3. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia
4. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air. Untuk turut serta mencabut mamdat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi.
5. Menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum, bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habib, tokoh, aktivis dan ormas Islam dari vonis yang dzalim. Seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizieq Shihab, Haji Munarman, SH, Gus Nur, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain an Najah, Ustadz Anung Al Hammat dan yang lainnya, untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas.
Demikian petisi ini kami sampaikan
Jakarta, 9 Juli 2023
Tertanda
1. Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, M.A.
2. Ahmad Khozinudin S.H.
3. Dr. H. Marwan Batubara, M.Sc.
4. DR. Anthony Budiawan
5. Bang Edy Mulyadi
6. Aziz Yanuar, SH MH
7. Dr KH Ahmad Buchory Muslim, S.Ag, S.H, M.A.
8. DR Muhammad Taufik, SH MH
9. Prof. Ir. Wiwid Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D
10. H Rizal Fadillah, SH, MH
11. Ustadz Eka Jaya (Ormas Pejabat)
12. Azham Khan, SH
13. H. Ismar Syafruddin, SH MA
14. Hatta Taliwang
15. Sutoyo Abadi
16. Buya Fikri Bareno
17. Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman
18. Ustadz Namruddin DF
19. Ustadz Verry Koestanto (Ketua GNPR)
20. Drs Alfian Tanjung, MPd (UAT)
21. Ustadz Drs. Rahmat Mahmudi, MSi (Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur)
22. Ustadz Nur Salman
23. Ir. Tito Roesbandi
24. Adv. Juju Purwantoro, SH, MH
25. Kolonel (Purn) Sugeng Waras
26. H. Novel Bamukmin, SH, M.Sos
27. Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe (Megabintang)
28. Ustadz Yusuf Pulungan
29. Drs Abdullah Al Katiri, SH MBA
30. Jalih Pitoeng (Tokoh Betawi).
31. Cak Slamet Sugianto Presiden PKAD
32. Ahmad Daryoko.
