HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan titahnya terkait International Monetary Fund (IMF) yang meminta larangan ekspor mineral mentah Indonesia dihapus.
Titah Orang nomor satu di Indonesia disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berpesan untuk melawan permintaan-permintaan semua pihak yang mengganggu kedaulatan negara RI, termasuk IMF sekalipun.
“Apa perintah bapak presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk IMF,” ujar Bahlil dalam keteranganya, Sabtu (8/7) yang dikutip Holopis.com.
Bahlil juga menyinggung Eropa sebelumnya telah menggugat Indonesia ke WTO terkait dengan nikel. Tapi Jokowi berpesan jika Indonesia adalah negara independen dan melawan gugatan tersebut.
Dalam hal ini, Bahlil menyebut Jokowi tidak terlalu pandai beretorika. Namun tegas dalam mengambil eksekusi.
“Itu contoh kecil. Pak Jokowi kan retorikanya tidak terlalu pandai kan. Dengan bukunya yang banyak referensinya, nggak juga. Tapi Pak Jokowi konsisten menjalankan itu. Nah pertanyaannya, mau cari pemimpin pandai pidato atau pandai eksekusi,” imbuhnya.
Sebagai informasi Sobat Holopis, IMF sebelumnya meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
Permintaan itu disampaikan IMF dalam laporannya yang bertajuk ‘IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia’.
“Direksi (IMF) meminta untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain.” tulis IMF dalam laporannya.
IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif di lintas batas.
“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” lanjut IMF.
