HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Forum Milenial Nusantara (FMN), Abdul Hakim El menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung sikap politik luar negeri Presiden Joko Widodo yang terus mempertahankan kebijakannya untuk tidak melakukan ekspor bijih nikel. Sekalipun, saat ini tengah ada upaya tekanan dari International Monetary Fund (IMF).
“Kami mendukung langkah tegas Pemerintahan Jokowi untuk tetap melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor nikel dan fokus terhadap program hilirisasi menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sekalipun, kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari IMF,” kata Hakim dalam keterangannya kepada Holopis.com, Kamis (6/7).
Aktivis yang juga terhimpun di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut menilai, bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menghentikan ekspor bijih nikel tentu sangat tepat. Bagaimana Indonesia tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, melainkan bahan jadi yang bisa memiliki nilai tukar yang lebih besar.
“Kebijakan stop ekspor bahan mentah sudah sangat tepat, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional, tidak lagi memperkaya negara lain. Mayoritas negara maju melakukan industrialisasi dengan sumber daya yang dimilikinya secara optimal,” jelasnya.
Kemudian, Hakim El juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk harus menjual bahan mentah mineral mereka ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa hak pemerintah Indonesia memilih mengekspor atau tidak bijih nikel mereka, sebab itu menjadi kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, apalagi yang coba-coba memaksa adalah IMF.
“Komoditi atau bahan mentah yang dimiliki Indonesia merupakan hak Indonesia, tidak ada kewajiban menjualnya dan tidak ada urusan dengan lembaga atau negara lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia akan lebih baik jika diproses di Indonesia,” tegasnya.
Lalu, ia pun memperingatkan kepada IMF maupun lembaga lain di luar pemerintahan untuk tidak mencoba melakukan upaya paksa menyetir pemerintah Indonesia untuk sekadar menuruti keinginan mereka demi kepentingan dan keuntungan pribadi maupun segelintir kelompok tertentu.
“Apa yang direkomendasikan oleh IMF di dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia itu sama saja mencoba untuk menyetir kebijakan Indonesia karena ada kepentingan dan maksud tertentu di baliknya,” tandasnya.
Bagi Hakim, nasihat yang disampaikan oleh IMF di dalam dokumen itu merupakan langkah yang ngawur. Contoh kebijakan ngawur dari IMF yang sempat diterapkan di Indonesia pada tahun 1998 untuk mengatasi krisis namun sebaliknya terbukti malah semakin merugikan perekonomian Indonesia. Jelas bisa jadi apa yang tengah dilakukan IMF saat ini adalah bagian dari strategi untuk semakin memperlemah posisi Indonesia, dan bisa menjadi jebakan seperti di era Presiden Soeharto.
“IMF tentu akan terus mencari celah yang bisa menekan dan mendorong Indonesia menghentikan pelarangan ekspor sumber daya alam Indonesia,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Hakim pun mengharapkan kepada Presiden Jokowi agar tidak gentar dengan manuver IMF ataupun negara-negara adidaya lainnya untuk menuruti mereka melakukan ekspor bijih nikel lagi. Kemudian sebagai negara yang berdaulat, ia pun menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak kemandirian untuk menentukan arah kebijakan nasional tanpa intervensi maupun campur tangan pihak luar, karena itu merupakan cerminan bentuk sebuah negara yang berdaulat.
“Kami meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh IMF yang hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kami juga berharap pemerintah Indonesia tetap komitmen pada kebijakan tersebut demi memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara kita,” pungkasnya.
